Perizinan hingga Premanisme Jadi PR Investasi di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan persoalan klasik masih membayangi iklim investasi di Indonesia. Hal ini yang kerap menjadi batu sandungan pemerintah dalam menggenjot investasi.

“Tantangannya yang paling klasik itu bagaimana kita bisa menciptakan investasi di negara kita ini memiliki daya saing dan berkelanjutan,” ujar Todotua dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk “Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia” di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Todotua menyebut sejumlah faktor yang paling berperan dalam realisasi investasi di Indonesia, yakni pelayanan perizinan, regulasi, dan juga strategi fiskal. Todotua mengatakan ketiga hal tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong realisasi investasi. 

“Hal yang kedua adalah iklim investasi yang kondusif. Yang kita sebutkan kemarin, maraknya kegiatan premanisme dan lain-lain,” ucap Todotua.

Todotua menyampaikan pemerintah saat ini serius melakukan pembenahan. Salah satunya terkait kemudahan perizinan. Tododua menyebut birokrasi berbelit menjadikan Indonesia tidak kompetitif dibandingkan negara tetangga. Todotua mencontohkan proses investasi Vietnam yang hanya memerlukan 1,5 tahun hingga dua tahun dibandingkan Indonesia yang berkisar di angka empat tahun sampai lima tahun.

“Karena kenapa? 1,5-2 tahun ngurus izin, 1,5-2 tahun dia konstruksikan. Itu baru terealisasi. Ini PR besar,” lanjut Todotua. 

Oleh karenanya, sambung dia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2025 sebagai solusi service level agreement. Todotua menyebut PP 28 menjadi dasar pemerintah dalam melakukan fiktif positif yang menjadi mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko yang memungkinkan izin dianggap terbit otomatis jika instansi pemerintah tidak merespons permohonan dalam batas waktu yang ditentukan (SLA).

“Sudah ada 132 perizinan yang kita fiktif positive. Kita memberikan kepastian izin kepada para pelaku usaha. Saya ambil contoh hotel. Hotel 28 hari sekarang kita keluarkan izinnya. Tetapi kita juga melakukan namanya postpaid, tanpa mengurangi esensi,” kata Todotua.