Ada yang Janggal dari Penerbitan Izin Gedung Terra Drone, Ini Penjelasan Mendagri Tito

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebakaran yang menyebabkan 22 orang meninggal dunia di Gedung Terra Drone, kawasan Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025), menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut turut memberikan atensi terhadap kasus itu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku mendapatkan panggilan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait kasus kebakaran itu. Mensesneg memberi penegasan kepadanya agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

“Saya hanya berasumsi bahwa ini karena Bapak Presiden sedang di Pakistan, saya yakin beliau sangat memberikan atensi. Karena ada jumlah korbannya. Jumlah korbannya yang tidak sedikit, 22 orang, itu adalah nyawa semua,” kata dia di sekitar Gedung Terra Drone, Rabu (10/12/2025).

Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut akan melakukan audit internal untuk menelusuri pengurusan dokumen dalam pendirian Gedung Terra Drone hingga bisa memiliki sertifikat laik fungsi (SLF).

Hal itu bukan tanpa alasan mengingat SLF itu menjadi bagian dalam menerbitkan persetujuan bangunan gedung (PGB) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Tito menjelaskan, hal yang akan dikaji antara lain adalah penilaian mengenai risiko gedung tersebut. Pasalnya, terdapat tingkatan risiko dalam pendirian gedung, yaitu rendah, sedang dan tinggi.

Ia menilai, Gedung Terra Drone masuk dalam kategori gedung risiko tinggi. Ini karena gedung itu digunakan untuk menyimpan peralatan yang mudai terbakar, seperti baterai drone. 

Namun yang menjadi pertanyaanm mengapa dianggap sebagai risiko rendah.  “Tapi karena dianggap risiko rendah, ya di-approve saja tanpa melihat lokasi mungkin, sehingga petugas Dinas Pemadam Kebakaran enggak dilibatkan mungkin saat itu,” kata dia.