Sarjana di Sektor Informal, Mengapa Tidak?

SEORANG lulusan teknologi pangan yang mengolah makanan di dapur rumah, sarjana pertanian yang membudidayakan bibit, atau lulusan akuntansi yang menerima jasa pembukuan bagi warung-warung kecil, kerap dianggap belum memperoleh pekerjaan yang pantas.

Gelar sarjana seolah-olah baru menemukan tempat terhormat setelah pemiliknya mengenakan kartu identitas pegawai, bekerja di gedung perkantoran, dan menerima gaji tetap setiap bulan.

Pandangan semacam itu ikut membentuk antrean panjang pencari kerja berpendidikan tinggi.

Banyak lulusan menunggu rekrutmen aparatur sipil negara, badan usaha milik negara, atau perusahaan besar, sementara peluang di luar pagar sektor formal dipandang sebagai pilihan terakhir, bahkan penanda kegagalan pendidikan.

Data ketenagakerjaan terbaru memberi alasan untuk meninjau kembali cara pandang tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun tipis dari 4,68 persen pada Februari 2026.

Di balik penurunan itu masih terdapat 7,22 juta penganggur, sebanyak 1,03 juta orang atau 14,31 persen di antaranya merupakan lulusan D4, S1, S2, dan S3 (BPS, 2026).

Seruan untuk menagih kerja layak bagi para sarjana tentu beralasan, sebab pendidikan tinggi membutuhkan biaya, waktu, serta harapan keluarga yang tidak sedikit.

Baca juga: Ironi Satu Juta Sarjana Menganggur

Hanya saja, kerja layak tidak selalu harus menunggu disediakan oleh organisasi formal. Dengan pengetahuan, jejaring, dan kreativitas yang dimilikinya, seorang sarjana dapat menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri, kemudian membangun usaha yang kelak menyediakan pekerjaan layak bagi orang lain.

Memasuki Arena Sektor Informal

Pada Mei 2026, dari 148,19 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 87,88 juta orang atau 59,30 persen berada dalam kegiatan informal, sedangkan pekerja formal berjumlah 60,31 juta orang atau 40,70 persen (BPS, 2026).

Artinya, sektor informal menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Di sanalah mayoritas penduduk Indonesia memperoleh penghasilan, menghidupi keluarga, dan mempertahankan kegiatan ekonomi sehari-hari.

Istilah sektor informal memperoleh pijakan akademik melalui penelitian Keith Hart (1973) mengenai pekerjaan perkotaan di Ghana.

Hart memperlihatkan bahwa masyarakat menciptakan kegiatan ekonomi di luar pekerjaan bergaji yang terorganisasi.

Informalitas tidak selalu identik dengan ilegalitas atau ketiadaan produktivitas, meski pekerjanya rentan akibat pendapatan dan perlindungan yang lemah.

Karena itu, sarjana yang memasuki sektor informal tidak sedang menyia-nyiakan pendidikan. Ilmunya justru diuji ketika sarjana pertanian memperbaiki budidaya dan pemasaran hasil panen. Lulusan teknologi informasi mendigitalisasi usaha kecil. Atau lulusan akuntansi membuat pembukuan dan penghitungan biaya bagi usaha mikro kecil.

Gary S. Becker (1964), melalui teori modal manusia dalam buku Human Capital, menempatkan pendidikan sebagai investasi yang meningkatkan kapasitas produktif.

Pengembaliannya tidak harus berbentuk gaji, sebab pengetahuan juga menghasilkan nilai ketika dipakai untuk menemukan pasar, memperbaiki mutu, menekan biaya, mengelola risiko, serta membangun usaha.

Dalam pasar kerja yang sulit diprediksi, pendekatan effectuation dari Saras D. Sarasvathy (2001) terasa dekat dengan situasi lulusan baru.

Wirausahawan tidak selalu memulai dengan modal besar dan ramalan pasar yang lengkap; ia dapat berangkat dari siapa dirinya, apa yang diketahuinya, dan siapa yang dikenalnya.

Gelar, keterampilan, pengalaman, serta jejaring merupakan modal awal yang dapat dirangkai menjadi peluang usaha.

Menunggu pekerjaan yang sepenuhnya sesuai dengan program studi mungkin membutuhkan waktu panjang.