KPU Tetapkan 211.865.861 Pemilih dalam Pemutakhiran Data 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan jumlah pemilih dalam rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) tingkat nasional semester II tahun 2025 melalui rapat pleno sejumlah 211.865.861 orang.

“Total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan di dalam negeri dan di luar negeri sebanyak 211.865.861 pemilih. Itu tadi rekapitulasi data pemilih kita, hasil pemutakhiran berkelanjutan untuk semester II Tahun 2025,” ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (17/12/2025) melansir Antara.

Pemutakhiran tersebut mencakup data dari 38 provinsi yang telah direkap selama enam bulan terakhir.

Baca juga: Kubu Gibran dan KPU Hadirkan Eks Anggota DKPP Ida Budhiati Jadi Ahli Sidang Gugatan Rp 125 Triliun

Seluruh perwakilan dari KPU daerah di masing-masing provinsi menjabarkan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan jumlah kabupaten/kota, kelurahan/kecamatan, laki-laki, perempuan, dan gabungan dari laki-laki-perempuan.

“Sebagaimana pemutakhiran yang sudah dilaksanakan, dan ini sudah dihasilkan dari proses rekap di bawah, di tingkat kabupaten yang plenonya dilakukan di tingkat provinsi. Kemudian provinsi sudah menggelar pleno terbuka seperti ini di wilayah masing-masing. Selanjutnya, rekap dari masing-masing provinsi akan kita tetapkan pada hari ini,” ucapnya.

Sementara itu, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pelaksanaan pemutakhiran data ini dilakukan KPU daerah dan pusat melalui sinkronisasi DPT Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Kubu Gibran dan KPU Bakal Hadirkan Ahli Tata Negara di Sidang Gugatan Perdata Rp 125 T

“Kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman KPU kabupaten/kota, KPU provinsi adalah data diturunkan oleh KPU Republik Indonesia setelah melakukan sinkronisasi data yang kami dapatkan dari sinkronisasi DPT terakhir Pilkada 2024. Dengan data yang kami terima dengan sangat baik dari Kemendagri setiap periodenya,” tutur Betty.

Selain itu, Betty mengungkapkan KPU menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyandingkan data DPT dalam negeri dan luar negeri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan.

Basis DPT luar negeri, kata Betty, akan mengandalkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dan diolah dalam penyusunan daftar pemilih luar negeri (PPLN).

“Data luar negeri langsung dikerjakan oleh KPU Indonesia bekerja sama dengan Kemenlu. Data diperbarui dari DP4 luar negeri, kami juga sudah terima untuk kami sandingkan dengan data dalam negeri. Data yang dapat disandingkan dengan data dalam negeri adalah yang ber-NIK. Yang tidak ber-NIK, tentu kami rely on (mengandalkan, .red) atas data yang kami terima dari Kemenlu,” katanya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang