KPK OTT soal Bea Cukai dan Pajak, Purbaya: Shock Therapy buat Pegawai

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai merupakan shock therapy  bagi pegawai

“Kita lihat juga mungkin hari ini ada yang di OTT di Banjarmasin dan di Lampung, yang disergap oleh KPK ya. Ini mungkin shock therapy bagi pegawai kami,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Baca juga: Dua OTT KPK dalam Sehari, Menyasar Kantor Pajak di Banjarmasin dan Ditjen Bea Cukai

Purbaya memastikan, pegawai Kementerian Keuangan yang terkena OTT akan mendapatkan pendampingan hukum.

Namun, ia menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.

“Jadi saya akan bantu, tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau salah ya bersalah, tapi kalau tidak ya jangan di-abuse gitu kira-kira. Tapi kita tidak akan intervensi hukum,” ujar Purbaya.

Ia juga memastikan tak akan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan proses hukum,

Baca juga: Daftar 5 OTT KPK hingga Pekan Awal Februari 2026, Terbaru di Kalsel dan Jakarta

“Tidak akan intervensi hukum dalam pengertian, saya misalnya datang ke Presiden minta KPK untuk hentikan kasus atau Kejaksaan untuk hentikan kasus seperti di masa lalu,” kata Purbaya.

Diberitakan sebelumnya, KPK melaksanakan OTT pada hari ini, yakni di Banjarmasin dan Jakarta.

OTT di Banjarmasin disebut terkait dugaan korupsi mengenai restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmsin.

Sedangkan, OTT di Jakarta berkaitan dugaan korupsi di Ditjen Bea dan Cukai.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang