Gubernur NTB Pastikan Pengelolaan IPR Tidak Disalahgunakan

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM, – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menekankan bahwa kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak boleh disalahgunakan. Sejak 2024, pemerintah pusat telah mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan IPR kepada pemerintah provinsi, sebuah langkah yang jarang terjadi dalam hubungan pusat-daerah.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa semangat utama pengelolaan IPR adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar tambang serta menjaga kelestarian lingkungan. “Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu kita,” ujarnya di Mataram, Minggu.
Guna memastikan kesiapan, pemerintah mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait IPR bersama DPRD. Perda ini diharapkan menjadi landasan praktik pertambangan rakyat yang tertib dan berkelanjutan. Beberapa daerah lain juga mulai mempelajari langkah NTB dalam merancang tata kelola IPR.
Kolaborasi untuk Keberlanjutan
Gubernur NTB menambahkan bahwa agenda pembangunan, termasuk ketahanan pangan, percepatan pariwisata, dan tata kelola pertambangan rakyat, memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, dan masyarakat. “Ke depan, NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menyatakan kehati-hatian pemerintah dalam menerbitkan IPR karena menyangkut aspek lingkungan, keselamatan penduduk, dan keberlanjutan wilayah pertambangan. Dari 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diajukan, baru satu izin yang diterbitkan, yakni Blok Lantung di Kabupaten Sumbawa sebagai proyek percontohan.
“Langkah tersebut diambil bukan untuk menghambat, melainkan sebagai uji tata kelola agar praktik pertambangan rakyat benar-benar berjalan sesuai prinsip keberlanjutan,” ujar Ahsanul Khalik.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
Artikel terkait
Berita terbaru
Pengembangan perkotaan cerdas: Menjamin keamanan, pertahanan nasional, pertahanan sipil, dan pembangunan berkelanjutan.
(CLO) Pemerintah bertujuan untuk menciptakan kota pintar yang mampu menjaga operasional infrastruktur penting dan layanan penting dalam situasi darurat dan pertahanan, memenuhi persyaratan pertahanan...
Keberhasilan PSR di Siak: Produktivitas TBS Koperasi Mitra PTPN IV Lampaui Target Nasional
SIAK, SAWIT INDONESIA - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dijalankan oleh PTPN IV PalmCo melalui PTPN IV Regional III menunjukkan capaian produktivitas...
Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Mulai Merangkak Naik
Kenaikan harga tersebut rata-rata mencapai Rp200 per kilogram dan mulai dirasakan pedagang sejak tiga hingga empat hari lalu.
Pentagon Pasok 25 Ribu Drone untuk Perkuat Militer AS di Timur Tengah
Metapos.id, Jakarta — Amerika Serikat (AS) terus memperkuat kesiapan militernya di kawasan Timur Tengah melalui pengiriman lebih dari 25.000 sistem
