Gubernur Minta Kapolda Baru Perkuat Sinergi untuk Kawal Pembangunan Lampung

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas keamanan, mengawal program prioritas pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Mirza tersebut, keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi yang aman dan kondusif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas serta mendorong peningkatan kesejahteraan.

“Pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa rasa aman. Rasa aman akan lebih bermakna bila disertai dengan kesejahteraan,” ujar Mirza dalam acara pisah sambut Kapolda Lampung dari Irjen Pol. Helfi Assegaf kepada Brigjen Pol. Yustan Alpiani di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat 16 Oktober 2026.

Mirza menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian dalam kepemimpinan Kapolda Lampung yang baru. Keempatnya meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pengawalan program prioritas daerah, dukungan terhadap program pemerintah pusat, serta penguatan pelayanan publik yang cepat dan akuntabel.

Ia menegaskan, agenda pembangunan tidak dapat dijalankan oleh pemerintah daerah secara mandiri. Dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, kepolisian, TNI, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar program pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor juga diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, terutama perbaikan infrastruktur, penguatan sektor pangan, dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Mirza menjelaskan, Lampung memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa dan wilayah yang terdiri atas 15 kabupaten/kota, Lampung memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang perlu terus dikembangkan.

Ia mencontohkan perkembangan produksi jagung selama kepemimpinan Helfi Assegaf di Polda Lampung. Keterlibatan kepolisian dalam mendorong penanaman dan pembinaan petani disebut turut memperluas lahan jagung hingga hampir 70.000 hektare. Perkembangan tersebut mengantarkan Lampung naik dari peringkat kelima menjadi peringkat ketiga sebagai produsen jagung nasional.

“Ini yang luar biasa. Pengalaman beliau bisa dipakai di Provinsi Lampung dan memang benar-benar sangat dibutuhkan Lampung saat ini,” katanya.

Selain sektor pangan, Mirza menyoroti pembangunan infrastruktur jalan yang masih menjadi tantangan. Jaringan jalan provinsi sepanjang sekitar 1.700 kilometer dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan konektivitas antardaerah.

Karena itu, ia menilai koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga mengapresiasi kinerja Helfi Assegaf selama memimpin Polda Lampung. Menurutnya, koordinasi yang terbangun selama sekitar satu tahun terakhir turut menjaga situasi keamanan tetap kondusif dan membantu penanganan sejumlah persoalan hukum.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah konflik pertanahan. Mirza menyebut terdapat 47 perkara pertanahan yang menjadi perhatian kepolisian, termasuk kasus-kasus lama yang berpotensi memicu konflik sosial jika tidak ditangani secara serius.

Ia juga mengapresiasi penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden yang diraih Polda Lampung serta apresiasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait pelayanan publik. Ia berharap berbagai capaian dan inovasi tersebut dapat dipertahankan serta ditingkatkan di bawah kepemimpinan Yustan Alpiani.

Mirza berharap pergantian kepemimpinan di Polda Lampung menjadi momentum memperkuat kerja sama antarlembaga, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam mempercepat pembangunan daerah.

“Dengan situasi yang kondusif, penegakan hukum yang konsisten, dan pelayanan publik yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat pembangunan melalui aktivitas ekonomi yang lebih lancar dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sumber: RRI.co.id. Baca selengkapnya di sumber