Ekonomi Lampung Tumbuh 5,29 Persen, Pemprov Fokuskan Hilirisasi Komoditas Desa

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Perekonomian Provinsi Lampung mencatatkan kinerja positif pada triwulan II 2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,29 persen (year-on-year). Capaian tersebut menempatkan Provinsi Lampung di posisi kedua dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera.

Informasi tersebut disampaikan dalam acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung, Kajian Fiskal Regional (KFR), dan Kinerja Sektor Jasa Keuangan Semester II 2026 yang diselenggarakan secara bersama oleh Bank Indonesia (BI), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Selasa 13 Oktober 2026.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung kini bertransformasi menerapkan pendekatan ekonomi berbasis potensi desa (bottom-up economy) melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan.

"Berlandaskan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita, Pemerintah Provinsi Lampung mentransformasi pendekatan ekonomi dari trickle-down effect menjadi bottom-up economy berbasis potensi desa melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan," kata Mirzani.

Beberapa langkah strategis hilirisasi end-to-end yang tengah didorong meliputi pengolahan singkong menjadi tepung MOCAF dan bioetanol, hilirisasi kopi, pengembangan Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung, serta pembentukan National Cassava Center. Selain itu, pembangunan ekonomi dari desa juga didukung lewat program "Desaku Maju" yang mencakup pengadaan mesin bed-dryer, pupuk hayati cair, pelatihan vokasi, hingga perbaikan jalan desa.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengapresiasi potensi Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Namun, ia menekankan bahwa tantangan utama daerah ini adalah sebagian besar produk unggulan—seperti ubi kayu, nanas, lada, pisang, dan tebu—belum terhilirisasi secara maksimal.

"Hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri, melainkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi mulai dari aspek produksi, regulasi, infrastruktur, pembiayaan, hingga penguatan SDM guna menciptakan iklim investasi yang kondusif," ujar Bimo.

Dari sisi fiskal, Kanwil DJPb Provinsi Lampung melaporkan hingga Agustus 2026, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp8.811,31 miliar atau 70,69 persen dari target. Sementara itu, Belanja Negara mencapai Rp20.461,92 miliar (70,14 persen dari pagu). Hingga akhir September 2026, APBN senilai Rp13,03 triliun telah dieksekusi untuk Program Prioritas Nasional di Lampung, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp7,02 triliun untuk 2,88 juta penerima manfaat serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp8,83 triliun.

Di sektor jasa keuangan, OJK Provinsi Lampung mencatat total aset perbankan per Agustus 2026 tumbuh 5,17 persen (yoy) mencapai Rp99,09 triliun, dengan penyaluran kredit mencapai Rp119,29 triliun (tumbuh 7,63 persen yoy). OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) meluncurkan berbagai program inklusi, termasuk Program Pilot Ekosistem Penggemukan Sapi di Lampung Tengah dan Lampung Timur senilai Rp1,5 miliar serta Program Siger Taruna Preneur untuk wirausaha muda pedesaan.

Melalui forum sinergi lintas instansi ini, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi demi mendorong stabilitas ekonomi, hilirisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan.

Sumber: RRI.co.id. Baca selengkapnya di sumber