Bulog Siapkan Perpres untuk Proyek 100 Gudang Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Proyek pembangunan 100 gudang baru oleh Perum Bulog kini memasuki tahap penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat penguatan infrastruktur penyimpanan stok pangan nasional. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa draf regulasi tersebut sedang dalam koordinasi lintas kementerian sebelum ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Progres sekarang sedang masuk dalam penyusunan Perpres-nya. Penyusunan Perpres, persetujuan dari masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar Rizal seusai menghadiri acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian 2025 di Jakarta, Senin (22/12).

Draf regulasi ini, lanjut Rizal, menunggu paraf dari para menteri terkait sebelum ditandatangani oleh Presiden. Proyek ini adalah penugasan pemerintah kepada Bulog untuk memperkuat logistik pangan ke seluruh Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kami sedang menunggu dan ini sekarang prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara,” tambahnya.

Selama menunggu penyelesaian regulasi dan pembangunan, Bulog masih mengandalkan gudang filial untuk menyimpan stok cadangan beras pemerintah (CBP). Rizal menyebut kapasitas gudang filial pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 2 juta ton, menyesuaikan kebutuhan pengadaan yang meningkat.

“Kami masih pakai gudang filial karena sambil menunggu itu proses jadi, kita kan harus pakai gudang filial dulu. Gudangnya itu nanti menyesuaikan kebutuhan,” jelas Rizal.

Infrastruktur Modern

Proyek 100 gudang baru ini mencakup fasilitas penyimpanan beras dan jagung, pengering (dryer), unit penggilingan (rice milling unit/RMU), silo, dan rice to rice (RTR) berbasis teknologi modern. Program ini didukung dana Rp5 triliun dari investasi pemerintah non permanen, dengan Danantara sebagai badan pengelola investasi BUMN.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, serta pejabat lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan proyek ini merupakan arahan langsung Presiden untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara