Menkeu Purbaya Diminta Perbaiki Anggaran yang Tidak Proporsional

JAKARTA, KOMPAS.com – Pendiri dan Direktur Eksekutif Svara Institute dan dosen ekonomi di Universitas Padjajaran Titik Anas menyatakan, Purbaya Yudhi Sadewa memiliki segudang tugas yang harus diprioritaskan setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Prioritas yang harus segera dia lakukan adalah memperbaiki secara menyeluruh mis-alokasi anggaran yang terjadi.

Kemudian, Purbaya harus menempatkan anggaran pada kebijakan dan program yang secara wajar dan proporsional.

Baca juga: Pernyataan soal 17+8 Tuntutan Rakyat Tuai Kritik, Menkeu Purbaya: Saya Mohon Maaf…

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Bisakah Ekonomi RI Membaik di Tangan Menkeu Baru Purbaya Yudhi?

“Ini sangat urgent untuk diatasi atau difollow-up oleh Menteri Keuangan, mengingat fungsi fiskal yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia baik fungsi alokasi, distribusi maupun stabilisasi,” ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Menurut dia memperbaiki alokasi anggaran bisa dilakukan dengan mengurangi porsi belanja untuk program populis secara signifikan.

Kemudian mengembalikan transfer ke daerah (TKD) pada porsinya, serta menyesuaikan kebijakan penanganan tiga masalah gizi seperti stunting, obesitas, dan kekurangan gizi mikro berdasarkan bukti, sehingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu direformasi sesuai tujuan.

“Lalu bisa juga dengan mengembalikan alokasi dana pendidikan sesuai amanat UUD 1945 dengan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, peningkatan kualitas dan pendanaan pendidikan tinggi serta perbaikan tata kelola serta rasionalisasi unit cost Pendiidkan Tinggi Kementerian Lain (PTKL),” bebernya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ungkap Kode Prabowo soal Nasib Badan Penerimaan Negara

Sebagai informasi, Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).

Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya menjabat sebagai Menkeu.