Bupati Pati Sudewo, Naikkan PBB 250 Persen dan Menantang 50.000 Warga Berdemo, Berujung Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com – Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan publik setelah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Kebijakan ini memicu ketidakpuasan di kalangan warga, yang berencana menggelar demonstrasi.

Menanggapi rencana demonstrasi tersebut, Sudewo menantang warga untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Pernyataan tersebut menjadi viral di media sosial, mendorong warga untuk mempersiapkan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati pada 13 Agustus 2025.

Sejak Jumat 1 Agustus 2025, warga menyiapkan diri untuk berdemo di depan kantor Sudewo. Bahkan posko untuk menerima donasi didirikan.

Sumbangan dari masyarakat mulai mengalir.

Sempat ada kericuhan dan ketegangan saat donasi tersebut disita Satpol PP pada Selasa (5/8/2025).

Baca juga: Kenaikan PBB Pati 250 Persen Dikritik, Pengamat: Bupati Seolah Cuma Cek Ombak

Meski sempat disita Satpol PP atas perintah Plt Sekda Pati Riyoso, namun logistik tersebut dikembalikan. Kini donasi itu disusun di depan Kantor Bupati.

Dus-dus air mineral yang ditumpuk setinggi 1,5 meter nampak mengitari gerbang memanjang hampir 40 meter.

Tak hanya air mineral, makanan seperti kacang-kacangan, beras, dan minyak goreng pun tampak.

“Kami 24 jam di sini dan setiap waktu banyak bantuan logistik warga Pati yang terus berdatangan,” kata Supriyono (45) alias Botok, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Bahkan, menurut Supriyono, demo 13 Agustus nanti akan dihadiri lebih dari 50.000 orang, melebihi tantangan Sudewo.

Supriyono pun menyebut demonstrasi dikemas dalam aksi damai tanpa diwarnai anarkis.

“Massa lebih dari 50.000 sesuai tantangan Bupati Pati Sudewo. Insya Allah baik-baik demonstrasinya, dilarang merusak fasilitas umum dan sebagainya,” kata Supriyono.

Akhirnya minta maaf

Setelah pernyataannya menjadi polemik, Sudewo pun meminta maaf . Sudewo juga berjanji akan meninjau ulang kenaikan PBB 250 persen.