Subsidi Motor Listrik Masih Dikaji, Pemerintah Geser Fokus dari Emisi ke Ketahanan Energi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku belum memutuskan kelanjutan program subsidi sepeda motor listrik, termasuk besaran insentif yang sempat diwacanakan Rp 5 juta per unit, karena skema kebijakannya masih dibahas lintas kementerian.

Agus Gumiwang atau AGK ini mengatakan pembahasan masih berada di tingkat tim teknis, mencakup nominal subsidi, mekanisme penyaluran, hingga model bisnis program.

“Belum diumumkan saya kira, masih dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nanti kita bahas antara tim teknis,” kata Agus di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Baca juga: Purbaya Ingin Hidupkan Subsidi Motor Listrik, Tahap Awal Sasar 6 Juta Unit Baru

Meski belum ada keputusan final, Agus memberi sinyal angka subsidi Rp 5 juta per unit yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menjadi salah satu opsi yang dibahas.

“Iya tunggu PMK-nya, kalau nanti Rp5 juta (per unit), ya saya kira akan menuju posisi yang bagus,” ujarnya.

Namun Agus mengakui saat ini pemberian subsidi kendaraan listrik bukan lagi semata instrumen pengurangan emisi, melainkan bagian dari strategi ketahanan energi di tengah risiko geopolitik global, termasuk gangguan pasokan akibat ketegangan di Selat Hormuz.

Menurut dia, pengalaman gejolak energi global membuat program kendaraan listrik kini dipandang sebagai cara mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pengurangan-pengurangan dari kebutuhan BBM yang harus kita impor menjadi penting,” kata Agus.

Pemerintah katanya, mulai menempatkan transisi kendaraan listrik bukan hanya agenda hijau, tetapi juga instrumen keamanan energi nasional.

Agus bahkan membuka peluang insentif tidak berhenti pada sepeda motor listrik, melainkan dapat meluas ke mobil listrik sejalan dengan target jangka panjang elektrifikasi kendaraan.

“Semua nanti akan berbasis electric vehicle, sekarang mungkin lebih penting terhadap ketahanan energi. Jadi ketahanan energi itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM.” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah sedang menggodok kembali program subsidi motor listrik.

Tahap awal diarahkan pada sekitar 6 juta unit motor baru.

Skema yang dibahas tidak langsung mengonversi seluruh motor berbahan bakar minyak. Pendekatan dimulai dari penjualan motor baru dan dilakukan bertahap.

“Terus yang motor listrik, kan ada program, nanti ada pemikiran untuk mengganti semua motor yang ada di sini. Itu berapa? 120 juta motor? Kok banyak kan? Kalau saya sih, saya mengusulkan, kita kasih yang baru dulu, yang pertama itu 6 juta penjual motor kan. Kita akan, tapi enggak semua sekali. Terus kita lihat bertahap. Tapi yang baru akan kita coba buat program, ya,” kata Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026). Rencana tersebut masih berupa usulan.

Pemerintah mempertimbangkan kesiapan anggaran dan kapasitas industri. Kajian awal mengarah pada subsidi sekitar Rp 5 juta per unit. Nilai insentif masih bisa berubah mengikuti skema akhir.

Usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Program ini membuka kemungkinan penggunaan kembali insentif fiskal untuk kendaraan listrik.

Baca juga: IMF dan Bank Dunia Ingatkan RI soal Subsidi, Purbaya Tegaskan APBN Aman

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang