Pramono Larang Penerima KJP Gadaikan Kartu ke Orang Lain

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jelang memasuki Ramadan 1447 H, beredar informasi adanya warga Jakarta yang menggadaikan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Informasi itu banyak ditemukan di media sosial, khususnya Facebook.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan, KPJ diberikan untuk warga dalam rangka membantu biaya pendidikan anak-anak. Karena itu, ia melarang warga untuk menggadaikan KJP. Ia juga bakal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan di lapangan.

“Yang pertama khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan,” kata dia, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, Pemprov Jakarta memberikan KJP untuk membantu masyarakat mengakses pendidikan. Meski biaya pendidikan sudah gratis, keberadaan KJP dapat mendukung untuk membeli peralatan sekolah. Bahkan, pemilik KJP nisa menggunakan kartu itu untuk mendapatkan pangan murah.

“Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah,” kata Pramono.

Ia menilai, program KJP yang diberlakukan Pemprov Jakarta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Menurut dia, berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi kemiskinan di Jakarta telah mengalami perbaikan.

“Hal itu terbukti dari hasil apa, BPS kita, Badan Pusat Statistik, semua indikator kita berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,” kata dia.

Berdasarkan pantauan Republika di media sosial Facebook, terdapat sejumlah pengguna yang mencoba menggadaikan KJP. Informasi dapat dengan mudah ditemukan di Facebook.