Menguji Doktrin “Negara Hadir”: Kepastian Hukum dan Ketahanan Nasional

Dalam diskursus ketatanegaraan modern, eksistensi hukum bukanlah sekadar kodifikasi norma tekstual, melainkan jaminan rasa aman yang mewujud secara konkret dalam kehidupan warga negara. Ketika jajaran Divisi Hukum Polri membumikan doktrin fundamental: "Negara harus hadir sebelum masyarakat terpaksa bertindak", ada pesan filosofis sekaligus peringatan sosiologis yang sangat mendalam di dalamnya. Adagium ini menegaskan bahwa legitimasi tertinggi sebuah institusi penegak hukum diuji pada titik kritis: sejauh mana negara mampu memberikan kepastian hukum secara cepat, objektif, dan presisi sebelum timbul kekecewaan publik atau eskalasi konflik horizontal di lapangan.

Perspektif Ketahanan Nasional: Hukum sebagai Pilar StabilitasSebagai alumni Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, kita memahami bahwa konsepsi Ketahanan Nasional dalam paradigma Asta Gatra tidak berdiri secara parsial. Ketahanan nasional bukanlah semata-mata kalkulasi kekuatan militer pertahanan (hard power), melainkan akumulasi ketangguhan dinamis pada pilar ideologi, politik, ekonomi, dan hukum (legal order).Dalam gatra hukum dan sosial-ekonomi, perlindungan atas hak-hak kebendaan yang sah (property rights) merupakan prasyarat mutlak stabilitas nasional. Ketika hak kebendaan perorangan yang dijamin oleh konstitusi dan sertifikasi otentik negara justru terkooptasi oleh penguasaan fisik tanpa alas hak (unlawful possession), maka yang terancam sejatinya bukan hanya kerugian privat sang pemilik hak. Lebih dari itu, tertundanya pemulihan hak tersebut mengikis fondasi kepercayaan publik (public trust) terhadap tertib hukum nasional.

Jika kepastian hukum terdistorsi oleh pembiaran atau keraguan prosedural, maka potensi anarki dan tindakan main hakim sendiri (self-help justice) akan mengintai. Di sinilah doktrin "Negara harus hadir sebelum masyarakat terpaksa bertindak" menemukan urgensi strategisnya bagi pertahanan keamanan dalam negeri.

Keadilan Substantif: Tidak Sekadar Adil, Tetapi Harus "Tampak Adil"Prinsip universal yang dicanangkan Lord Chief Justice Hewart (1924), "Justice must not only be done, but must also be seen to be done", secara eksplisit diserap dalam pilar transformasi Polri: Hukum harus adil dan terlihat adil.Makna "terlihat adil" bermakna bahwa proses penegakan hukum wajib transparan, akuntabel, dan bebas dari ambiguitas. Dalam penanganan perkara pidana umum, khususnya delik penyerobotan tanah dan penguasaan aset tanpa izin (sebagaimana diatur dalam Pasal 167 dan 385 KUHP lama jo. Pasal 257 dan 501 UU No. 1 Tahun 2023 / KUHP Baru), konstruksi pembuktian sejatinya sangat terang-benderang (clear and clean).Ketika seorang pelapor telah menyodorkan bukti formil dan materiil yang sempurna, mulai dari legalitas hak milik berkekuatan hukum tetap, pembuktian ketiadaan akta peralihan hak, hingga bukti pengabaian somasi secara berulang, maka tidak ada ruang keraguan lagi bagi penyidik untuk menunda penetapan kepastian hukum.Analoginya dapat kita cermati pada keberhasilan penanganan perkara-perkara besar atau satuan tugas (Satgas) pemberantasan mafia tanah dan aset strategis yang diapresiasi publik. Keberhasilan tersebut tidak diraih melalui perdebatan opini yang berlarut-larut, melainkan melalui ketegasan penyidik dalam membedah alas hak: menolak klaim-klaim administratif internal yang mengada-ada, mengabaikan tameng sosial-kamuflase moral lawan, dan secara berani segera menggelarkan perkara (case title) guna menaikkan status penyelidikan ke penyidikan (pro-justitia) serta menetapkan status tersangka.

Meruntuhkan Hambatan Prosedural: Transparansi Tanpa Akses InformalPoin paling progresif dari visi penegakan hukum Polri saat ini adalah komitmen bahwa: "Pelapor berhak tahu perkembangan perkara tanpa akses informal".Secara sosiologis hukum, pernyataan ini merupakan kritik konstruktif terhadap kultur birokrasi penyidikan masa lalu, di mana transparansi perkembangan perkara (SP2HP) acapkali baru bergerak cepat jika ada desakan personal. Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah mematok batas waktu evaluasi penyelidikan yang jelas.

Ketika masa penyelidikan telah melampaui tolok ukur standar evaluasi dan seluruh klarifikasi saksi maupun terlapor telah tuntas, penyidik pembantu tidak semestinya terjebak dalam "bantalan normatif" yang pasif. Menunda penutupan berkas penyelidikan (Laporan Hasil Penyelidikan/LHP) pada perkara yang bukti materielnya telah melampaui batas minimal pembuktian justru mencederai prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.Sikap santun dan humanis aparat kepolisian, sebagaimana postulat "Polisi tidak kehilangan wibawa karena ramah", harus bertransformasi menjadi ketegasan yuridis di atas meja gelar perkara. Kewenangan besar yang diamanatkan undang-undang kepada Korps Bhayangkara harus diimbangi dengan keberanian bertindak demi kepastian hukum, bukan kompromi mengambang yang melelahkan para pencari keadilan.

Epilog: Mengawal Marwah Penegakan HukumVisi presisi dan doktrin Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar semboyan etis di atas poster institusi, melainkan kontrak sosial antara aparat penegak hukum dan rakyat pencari keadilan.Ketahanan nasional kita hanya akan kokoh apabila setiap warga negara, terlepas dari latar belakangnya, merasa terlindungi oleh kepastian hukum yang nyata tanpa perlu menempuh jalur-jalur informal. Dalam setiap sengketa penguasaan aset yang telah didukung bukti otentik tak terbantahkan, negara tidak boleh ragu. Kehadiran negara secara cepat melalui penetapan kepastian hukum pidana adalah benteng terakhir yang menjaga tertib sosial, menegakkan marwah hukum, dan merawat ketahanan bangsa Indonesia seutuhnya.

Sumber: Kompasiana.com. Baca selengkapnya di sumber