MBG Rp 55 Triliun Jadi Kunci Jaga Pertumbuhan Ekonomi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan ekspansi belanja sosial, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai penopang utama daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penguatan belanja pemerintah menjadi strategi utama untuk mendorong permintaan domestik.
“Belanja pemerintah juga tumbuh 21 persen. Ini sesuai strategi kita untuk meratakan belanja sepanjang tahun,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5/2026) lalu.
Hingga 31 Maret 2026, realisasi program MBG telah mencapai Rp 55,34 triliun dengan cakupan sekitar 61,8 juta penerima melalui lebih dari 26 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Di sisi lain, anggaran ketahanan pangan juga telah terealisasi sebesar Rp 53,7 triliun atau sekitar 25,5 persen dari pagu Rp 210,4 triliun, mencakup subsidi pupuk, dukungan kepada Bulog, serta intervensi stabilisasi pangan.
Langkah ini menjadi krusial mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi. Data menunjukkan konsumsi tumbuh 5,52 persen dengan kontribusi lebih dari separuh terhadap produk domestik bruto (PDB).
Purbaya menegaskan, penguatan konsumsi menjadi kunci menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan harga komoditas dan perlambatan ekonomi dunia. “Permintaan kita dorong supaya ekonomi tetap bergerak,” katanya.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus mengandalkan belanja negara sebagai penopang pertumbuhan, terutama pada kuartal II. “Belanja pemerintah menjadi penopang, dan ini juga akan menjadi penopang di kuartal kedua,” ujarnya.
Ia menambahkan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dolar AS, terutama pada periode pembayaran dividen dan musim haji. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk kerja sama swap mata uang dengan sejumlah negara.
Di tengah kondisi tersebut, efektivitas belanja sosial menjadi perhatian. Dengan belanja negara yang tumbuh 31,4 persen hingga Maret dan defisit tetap dijaga di kisaran 0,93 persen PDB, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan keberlanjutan anggaran.
Namun, pemerintah optimistis strategi ini tetap tepat, mengingat konsumsi domestik masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kombinasi program MBG, belanja pangan, serta berbagai stimulus lainnya, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan mampu menahan dampak perlambatan eksternal sepanjang 2026.
