Majelis Nasional membahas rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional (yang telah diamandemen): Menekankan pengendalian risiko hukum.

Dalam penjelasannya di hadapan Majelis Nasional, Menteri Luar Negeri Le Hoai Trung menyatakan bahwa amandemen Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memenuhi kebijakan menjadikan urusan luar negeri dan integrasi internasional sebagai tugas penting dan berkelanjutan. Rancangan Undang-Undang tersebut berfokus pada pelembagaan kebijakan baru tentang desentralisasi, pendelegasian kekuasaan, pengurangan prosedur administratif, dan penghapusan hambatan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi lembaga, organisasi, dan daerah untuk secara proaktif melaksanakan kegiatan kerja sama internasional.

Mengenai persyaratan untuk mencegah risiko hukum nasional, Menteri menyatakan bahwa panitia penyusun akan mempelajari dan secara jelas menyatakan dalam Undang-Undang tersebut prinsip bahwa perjanjian internasional tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum Vietnam berdasarkan hukum internasional.

Penyelesaian rancangan undang-undang ini, yang bertujuan untuk memperluas otonomi lembaga dan daerah serta memperkuat mekanisme pengawasan dan menjamin kepastian hukum, diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas urusan luar negeri dan integrasi internasional dalam situasi baru.

Sumber: Vietnam.vn. Baca selengkapnya di sumber