Ketahanan Pangan Sleman Masuk 7 Besar Nasional, Asuransi Petani Disiapkan

KORANBERNAS.ID, SLEMAN — Kabupaten Sleman menempati peringkat ketujuh nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 dengan nilai 85,50. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Sleman sebagai daerah dengan IKP tertinggi di Pulau Jawa.

Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, Rofiq Andriyanto, mengatakan ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi. Menurut dia, inovasi pertanian hingga pola konsumsi pangan rumah tangga juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan.

"Penguatan ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan inovasi dari sektor pertanian hingga pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga," kata Rofiq dalam pemaparan menyambut Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2026 tingkat Kabupaten Sleman di Sleman, Selasa (6/10/2026).

Produksi beras Sleman tercatat meningkat dari 60.200,79 ton pada 2024 menjadi 63.786 ton pada 2025. Capaian itu diikuti upaya modernisasi pertanian, perlindungan petani, pengendalian alih fungsi lahan, serta regenerasi petani.

Pemkab Sleman mengembangkan penerapan PM-AAS di Kapanewon Seyegan sebagai daerah percontohan pertanian modern. Program tersebut mengintegrasikan teknologi, mekanisasi, dan pengelolaan presisi mulai dari pengolahan tanah hingga masa panen.

Pengaturan jarak tanam yang optimal juga diterapkan untuk meningkatkan populasi tanaman. Produktivitas padi di Seyegan ditargetkan dapat menembus lebih dari 9 ton gabah kering panen (GKP) per hektare.

Upaya berbasis data dilakukan melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Peta tersebut digunakan untuk memetakan empat aspek utama ketahanan pangan, yakni ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan di setiap kapanewon.

Di sisi perlindungan petani, Sleman telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah dalam memitigasi berbagai risiko yang dihadapi petani.

Pemkab Sleman juga mengalokasikan APBD 2026 untuk program asuransi pertanian dengan premi senilai Rp1,8 juta per hektare.

"Perlindungan kawasan sawah juga diperketat melalui instrumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Di sisi regenerasi, pengurus Petani Milenial Kabupaten Sleman periode 2026–2029 telah dikukuhkan untuk mempercepat adopsi teknologi digital di kalangan petani muda," jelas Rofiq.

Selain perlindungan lahan dan petani, diversifikasi pangan lokal terus dikembangkan. Di Kapanewon Minggir, misalnya, masyarakat mengembangkan olahan singkong bumbu beku, timus ubi ungu, hingga getuk.

Sementara di Sendangtirto, Berbah, jantung pisang diolah menjadi abon yang memiliki nilai ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja lokal.

Dari sisi konsumsi, Pemkab Sleman juga mengampanyekan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

"Sebanyak 129 kegiatan diseminasi telah digelar hingga 2026, dan akan ditutup dengan dua kegiatan tambahan pada November mendatang," ungkap Rofiq.

Puncak Peringatan HPS Kabupaten Sleman 2026 dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2026 di halaman Kantor Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman. Kegiatan tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 500 peserta dari kalangan petani, kelompok tani (poktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), Gapoktan, Desa Mandiri Pangan, hingga pelaku usaha.

Peringatan HPS tahun ini mengusung tema "Innovate Today. Nourish Tomorrow" atau "Berinovasi Hari Ini. Menumbuhkan Masa Depan".

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pangan Sleman yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan. (*)

Sumber: Koran Bernas. Baca selengkapnya di sumber