Karhutla Belum Ditetapkan sebagai Bencana Nasional, Dudung Sebut Pemerintah Masih Mampu Menangani

POSSINDO.COM, JAKARTA – Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran yang terjadi di berbagai daerah tersebut.

“Belum, belum (sebagai bencana nasional). Masih mampu kita mengatasi,” kata Dudung usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dudung menjelaskan, Presiden Prabowo telah menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai enam provinsi yang menjadi fokus penanganan karhutla. Dua di antaranya adalah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Di Kalimantan Tengah, kawasan Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan. Kawasan tersebut mendapat perhatian khusus karena merupakan habitat berbagai satwa yang perlu dilindungi.

Dalam laporan tersebut, Suharyanto juga menyampaikan bahwa sejumlah helikopter telah dikerahkan untuk mendukung pemadaman melalui metode pengeboman air (water bombing). Namun, tebalnya asap menjadi kendala bagi operasi udara sehingga penanganan saat ini lebih banyak mengandalkan operasi darat.

“Operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit dijangkau dari udara akibat asapnya terlalu tebal,” tutur Dudung.

Presiden Prabowo, lanjut Dudung, telah meminta jajarannya segera menuntaskan penanganan karhutla di sejumlah provinsi. Upaya pemadaman dilakukan melalui pengerahan kendaraan operasional dan alat berat untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui udara.

Dudung menegaskan, pengerahan personel dan peralatan melalui jalur darat tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan bencana, bukan operasi militer.

Selain pemadaman, pemerintah juga menekankan pentingnya pencegahan sejak dini. Prabowo meminta agar mitigasi dilakukan secara terkoordinasi mulai dari tingkat daerah, sebelum kebakaran terjadi.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat peduli api akan dilibatkan bersama unsur Bhabinkamtibmas, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Karang Taruna, dan pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan karhutla.

“Penanganan itu tidak serta-merta dilakukan pada saat api sudah ada, tetapi sebelum kemungkinan kebakaran terjadi, pencegahan harus dilakukan,” ujar Dudung.

Pemerintah berharap koordinasi lintas sektor dan penguatan upaya pencegahan dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas warga, dan lingkungan.

Sumber: Pos Sindo. Baca selengkapnya di sumber