Jelang Ramadan, Pemkab Lampung Selatan Gelar Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

KALIANDA (Lintas media. News) : – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai pengendalian inflasi daerah.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (6/3), membahas kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan.
Rakor yang berlangsung di Aula Krakatau kantor bupati setempat, Selasa (7/3/2023), dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Yespi Cory dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di Kabupaten Lampung Selatan.
Yespi Cory mengatakan, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah harus melakukan berbagai gebrakan. Salah satunya kepala daerah harus terus melakukan monitoring setiap minggu dan melaksanakan rapat TPID secara rutin.
“Dilakukan secara rutin (mingguan). Daerah-daerah yang kurang terkendali, segera melakukan intervensi pengendalian. Karena pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP,” ujarnya.
Yespi Cory menuturkan, menindaklanjuti arahan Kemendagri pada zoom meeting pengendalian inflasi kemarin, TPID Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi menjelang dan memasuki bulan Ramadan.
“Kita perlu data konkret mengenai stok ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Lakukan monitoring atau sidak pasaro atau operasi yustisi bersama Satgas Pangan Polri terkait ketersediaan bahan pokok dan perkembangan harga pokok,” imbuhnya.
Lebih lanjut Yespi Cory menuturkan, dalam pengendalian inflasi, juga perlu mengoptimalkan gerakan tanam cabai dan bawang serta tanaman cepat panen lainnya, melaksanakan pasar murah menjelang bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri.
Yespi Cory menambahkan, dalam melakukan pengendalian inflasi, pemerintah darah harus bekerjasama dan gotong royong dengan seluruh elemen agar dapat mengendalikan inflasi.
“Sesuai arahan Kemendagri pada setiap zoom meeting pengendalian inflasi, bahwa daerah harus tetap melakukan program pengendalian inflasi dan penanganan dampak inflasi serta pengalokasian dana. Dapat bersumber dari APBD-OPD terkait dan juga dapat mengalokasikan dana BTT yang disesuaikan dengan Road Map TPID,” kata Yespi Cory. (Red)
Artikel terkait
Berita terbaru
Kehebohan Tim Cheering Bakar Semangat Peserta Jakarta Running Festival 2026
Liputan6.com, Jakarta – Suasana myBCA Jakarta Running Festival 2026 tak hanya diramaikan oleh para pelari yang berjuang mencapai garis finis. Di sepanjang rute, para...
Intip Koper Traveling Berdesain Sporty ala Mobil Sport, Fungsional untuk Berbagai Perjalanan
Liputan6.com, Jakarta – Saat bepergian, koper tak hanya berfungsi untuk menyimpan barang, tapi juga menunjang kenyamanan dan gaya selama perjalanan. Kapasitas, material, dan desain...
Moto3 Australia 2026 Batal Digelar karena Cuaca Buruk, Veda Ega Pratama Ungkap Kesedihan Usai Pole
Perbesar Veda Ega Pratama pada tes pramusim Moto3 2026 di Sirkuit Jerez. (Honda Team Asia) Liputan6.com, Victoria – Veda Ega Pratama tak bisa tampil...
Hadiri Rakornas ICCN 2026, Papua Tengah Perkenalkan TIFA ke Panggung Nasional
Koordinator Daerah (Korda) Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Papua Tengah memanfaatkan momentum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ICCN 2026 untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Tanah...
