Jakarta Kembali Pimpin Investasi Nasional, Realisasi Tembus Rp249,3 Triliun

RRI.CO.ID.Jakarta – Provinsi DKI Jakarta kembali mencatatkan realisasi investasi tertinggi secara nasional. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi gabungan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jakarta mencapai Rp249,3 triliun pada periode Januari–September 2026. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 16,2 persen terhadap total realisasi investasi nasional.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Jakarta. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan posisi teratas membutuhkan sinergi berbagai pihak dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta pelayanan publik yang mendukung kemudahan berusaha.

“Capaian ini membuktikan bahwa Jakarta memiliki daya saing, infrastruktur, dan iklim usaha yang mendukung tumbuhnya investasi, dan ini semua tentu tidak terlepas dari arahan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung agar seluruh jajarannya terus melakukan berbagai inovasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” ujar Heru dalam keterangan tertulisnya, Rabu 21 Oktober 2026.

Heru mengungkapkan, keberhasilan ini memperkuat posisi Jakarta sebagai daerah dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia. Sebelumnya, Jakarta juga menempati peringkat pertama nasional pada Triwulan I dan Semester I 2026. Konsistensi tersebut menunjukkan peran strategis Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi sekaligus destinasi investasi utama di Indonesia.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa Jakarta tetap menjadi tujuan utama investasi di Indonesia. Kami akan terus memperkuat kualitas pelayanan perizinan, mempercepat digitalisasi layanan, serta menghadirkan kemudahan berusaha agar kepercayaan investor dapat terus terjaga. Investasi bukan hanya tentang besarnya nilai penanaman modal, tetapi juga bagaimana investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Heru.

Pada periode Januari–September 2026, realisasi investasi Jakarta mencapai Rp249,3 triliun, melampaui Jawa Barat yang mencatatkan Rp229,1 triliun (14,9 persen). Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Tengah dengan Rp116 triliun (7,5 persen), Jawa Timur sebesar Rp110,5 triliun (7,2 persen), dan Maluku Utara sebesar Rp96 triliun (6,2 persen).

Untuk menjaga momentum tersebut, Heru menyebut DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akan terus mengoptimalkan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan investasi. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), percepatan digitalisasi layanan perizinan dan nonperizinan, pelayanan jemput bola kepada pelaku usaha, serta penguatan pendampingan investasi secara terintegrasi.

“Selain peningkatan kualitas pelayanan, DPMPTSP DKI Jakarta juga memperkuat promosi investasi berbasis data melalui penyusunan peta potensi investasi dan pengembangan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO). Upaya ini ditujukan untuk mempertemukan potensi dan peluang investasi Jakarta dengan kebutuhan investor, sekaligus meningkatkan kesiapan proyek yang ditawarkan,” ujar Heru.

Heru menegaskan, kemudahan perizinan dan kepastian pelayanan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dunia usaha. Oleh karena itu, DPMPTSP DKI Jakarta berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

Sejalan dengan visi 'Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta', DPMPTSP DKI Jakarta juga terus mengimplementasikan nilai SETIA, yaitu Solusi, Empati, Tegas, Inovasi, dan Andal, dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan nilai tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan sekaligus mendukung terciptanya ekosistem investasi yang semakin kompetitif.

“Ke depan, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga daya tarik investasi Jakarta. Dengan pelayanan yang semakin berkualitas dan iklim usaha yang kondusif, investasi diharapkan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Heru.

Sumber: RRI.co.id. Baca selengkapnya di sumber