Ahmad Heryawan Tuntut Eksekusi Reforma Agraria, Bebaskan Tanah Rakyat

harapanrakyat.com,- Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan memacu langkah pemerintah. Oleh karena itu ia meminta eksekusi reforma agraria berjalan cepat di Indonesia.

Namun demikian penataan aset pertanahan nasional saat ini masih berjalan lambat. Sebab penyelesaian sengketa serta redistribusi lahan rakyat belum mencapai target.

Selain itu masyarakat menaruh harapan besar pada Badan Reforma Agraria. Mantan Gubernur Jawa Barat ini menilai lembaga baru tersebut sebagai instrumen kunci.

Oleh sebab itu lembaga ini wajib bekerja ekstra cepat di lapangan. Hal ini penting agar keadilan pertanahan dapat terwujud bagi seluruh rakyat.

Pasalnya keterlambatan penanganan konflik tanah sangat merugikan warga kecil. Akibatnya warga kerap kehilangan hak atas tanah tempat tinggal mereka.

Maka dari itu pihak legislatif menuntut aksi nyata di lapangan. Lembaga pertanahan tidak boleh sekadar terjebak pada wacana administratif belaka.

Sebab rakyat membutuhkan solusi permanen dari pemerintah pusat. Dengan demikian pemulihan hak tanah warga dapat menjadi prioritas utama.

Bahkan masyarakat terus mempertanyakan lambatnya progres kerja lembaga tersebut. Hal ini terjadi karena benang ruwet sengketa tanah belum terurai tuntas.

Membedah Akar Tumpang Tindih Kawasan Hutan Bersama BRAN

Selanjutnya legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat II menyampaikan pandangan resmi. Pernyataan tertulis tersebut ia sampaikan secara terbuka kepada pers di Jakarta.

Ahmad Heryawan membeberkan tingkat kerumitan sengketa tanah nasional. Pasalnya konflik pertanahan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang bersilangan.

Baca Juga: Utut Adianto Soroti Kesiapan Alutsista Lanud Hasanuddin

Sebab sengketa tanah kerap mengadu warga melawan korporasi dan instansi. Bahkan instansi pemerintah pusat dan daerah sering terlibat dalam konflik tersebut.

Oleh karena itu kondisi rumit ini memerlukan keberanian politik yang kuat. Dengan demikian pemerintah dapat menghadirkan terobosan hukum demi rakyat.

Selain itu Komisi II DPR RI membedah masalah tumpang tindih lahan. Hal ini terjadi sebab pemukiman warga kerap masuk dalam kawasan hutan.

Padahal warga lokal telah mendiami pemukiman tersebut secara turun-temurun. Namun lahan milik warga justru terdaftar sebagai kawasan hutan negara.

Akibatnya ketiadaan legalitas memicu kerentanan sosial yang sangat serius. Bahkan warga menghadapi ancaman penggusuran dari pihak aparat di lapangan.

Oleh sebab itu buruknya pemetaan data antarlembaga menjadi pemicu utama. Sebab ketiadaan sinkronisasi data antar kementerian terus memperkeruh suasana.

Solusi Memangkas Sengketa Lahan Permukiman Warga

Namun kementerian kerap mengklaim kawasan hutan tanpa koordinasi yang matang. Alhasil masyarakat setempat selalu menanggung kerugian yang paling besar.

Selanjutnya Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI membuka fakta lapangan. Sebab tim menemukan satu desa utuh berstatus kawasan hutan resmi.

Bahkan kondisi lapangan makin memprihatinkan setelah pengecekan lebih lanjut. Pasalnya tim kembali menemukan satu kecamatan penuh tercatat sebagai kawasan hutan.

Oleh karena itu Ahmad Heryawan menilai fenomena ini sebagai pengabaian nyata. Sebab hak dasar warga terabaikan meski mereka telah tinggal bergenerasi-generasi.

Baca Juga: Rudianto Lallo Buka Suara; Tagihan Utang Negara Urusan Administrasi, Bukan Konstitusi!

Maka dari itu ia menginstruksikan pemerintah segera menghapus klaim hutan. Selain itu area pemukiman serta fasilitas umum warga harus segera dibebaskan.

Dengan demikian penghapusan status hutan menjadi syarat mutlak reforma agraria. Langkah ini harus mendahului pelaksanaan redistribusi tanah kepada warga.

Sebab pemerintah perlu membebaskan lahan pemukiman rakyat secara cepat. Hal ini agar regulasi kaku tidak merugikan kehidupan masyarakat lokal.

Oleh sebab itu kepastian hukum atas tanah sangat dibutuhkan seluruh warga. Alhasil warga dapat melangsungkan kehidupan tanpa rasa cemas setiap hari.

Strategi Memacu Redistribusi Lahan Secara Adil

Selain itu tokoh nasional ini memandang redistribusi tanah sebagai pilar utama. Sebab program ini mampu membangun keadilan sosial di kawasan pedesaan.

Dengan demikian pemerataan kepemilikan lahan memberikan kekuatan hukum yang kokoh. Alhasil para petani mendapatkan jaminan masa depan yang jauh lebih cerah.

Oleh karena itu kementerian terkait harus mengesampingkan ego sektoral demi rakyat. Sebab ego sektoral tidak boleh menghambat jalannya redistribusi tanah masyarakat.

Selanjutnya Ahmad Heryawan meyakini jaminan hukum mendorong kreativitas warga. Hal ini membuat masyarakat mengelola lahan secara mandiri dan produktif.

Bahkan sertifikat tanah resmi dapat menjadi modal usaha bagi warga. Dengan demikian ekonomi keluarga di desa akan tumbuh secara pesat.

Sebab tanpa jaminan hukum warga berada pada posisi sangat lemah. Akibatnya warga mudah terdepak saat berhadapan dengan mafia tanah.

Baca Juga: Puan Maharani Kecam Dominasi Geopolitik di Forum IPU

Oleh sebab itu masyarakat sipil mendukung reforma agraria secara menyeluruh. Pasalnya program ini tidak boleh berhenti sebagai acara seremonial semata.

Maka dari itu agenda reforma agraria harus menyelesaikan akar masalah pertanahan. Sebab negara wajib melindungi hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia.

Mengawal Kesejahteraan Dan Hak Atas Tanah Rakyat

Selain itu kehadiran negara secara utuh dapat memulihkan kepercayaan publik. Hal ini memperkuat komitmen pemerintah dalam penegakan hukum pertanahan.

Selanjutnya Ahmad Heryawan mengingatkan hakikat utama dari program reforma agraria. Sebab reforma agraria bertujuan menjamin kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Oleh karena itu pemerintah wajib memastikan tanah warga dapat diakses mudah. Dengan demikian lahan tersebut mampu memberikan kemakmuran nyata bagi pemiliknya.

Bahkan program pendampingan usaha harus menyertai penyerahan sertifikat tanah. Pasalnya pemberdayaan ekonomi membuat warga mampu mengoptimalkan potensi lahan.

Oleh sebab itu tokoh legislatif ini berharap rakyat memiliki penguasaan lahan layak. Sebab kepemilikan tanah menopang kehidupan ekonomi keluarga secara mandiri.

Maka dari itu pernyataan tegas ini menjadi komitmen moral bagi pemerintah. Dengan demikian reforma agraria nasional harus selesai tanpa menunda waktu.

Sebab penataan ruang nasional wajib menempatkan rakyat sebagai subjek utama. Hal ini penting agar birokrasi kaku tidak mengorbankan rakyat kecil.

Oleh karena itu wakil rakyat ini siap mengawal kebijakan agraria nasional. Alhasil kebijakan negara akan berpihak penuh kepada kepentingan rakyat.

Pada akhirnya langkah nyata pemerintah akan mengakhiri konflik pertanahan secara tuntas. Dengan demikian keadilan agraria kini hadir nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. (Dentzu/R4/HR-Online)