Tol Lematang-Panjang Dibangun, Jangan Jadi Sekat bagi Desa

Alkautsar menilai Tol Lematang-Panjang seharusnya dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor.

Karena itu, peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sentra produksi pertanian, hingga munculnya pusat-pusat ekonomi baru perlu masuk dalam perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, manfaat jalan tol tidak hanya diukur dari penghematan waktu perjalanan atau kelancaran arus kendaraan menuju kawasan industri dan pelabuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

“Kami akan kawal Lematang-Panjang secara serius. Forum ingin memastikan sejak perencanaan bahwa pembangunan ini tidak hanya menghasilkan kilometer jalan tol baru, tetapi juga meninggalkan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur bagi masyarakat di sepanjang koridor yang dilalui,” tegas Alkautsar.

Dia juga mendorong pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dilibatkan sejak proses perencanaan hingga implementasi pembangunan.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari 12 rekomendasi strategis yang dirumuskan melalui FGD Nasional bertajuk “Jalan Tol untuk Apa dan Siapa?”.

Selain pembangunan Tol Lematang-Panjang, rekomendasi tersebut mencakup berbagai persoalan penyelenggaraan jalan tol nasional, mulai dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), kualitas pelayanan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), keselamatan, kepastian investasi, kebijakan tarif, hingga mekanisme pengaduan pengguna jalan.

Forum juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepentingan investasi, pelayanan kepada pengguna jalan, dan manfaat bagi masyarakat.

BPJT dinilai tidak cukup hanya menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi, tetapi juga perlu mendorong penyelesaian persoalan struktural yang dihadapi badan usaha.

Di sisi lain, BUJT tetap dituntut memastikan kualitas pelayanan serta pemenuhan hak pengguna jalan.

“BUJT membutuhkan kepastian investasi, masyarakat membutuhkan pelayanan dan manfaat, sementara BPJT harus memastikan keduanya berjalan seimbang. Itulah salah satu semangat utama dari 12 rekomendasi yang kami rumuskan,” kata Alkautsar.

Seluruh rekomendasi tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen resmi untuk disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Komisi V DPR RI sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan serta memperkuat tata kelola jalan tol nasional.