Bapenda Lampung Gandeng Bank Lampung dan Paylabs, Hadirkan Aplikasi SAIBARA Bayar Retribusi Daerah

Bandar Lampung, Lampung – Urusan membayar retribusi daerah di Provinsi Lampung kini kian mudah, cepat, dan transparan. Masyarakat tak perlu lagi repot dengan urusan tunai lantaran seluruh akses pembayaran telah terintegrasi dalam satu platform digital yang praktis.

Kemudahan tersebut lahir dari sinergi strategis antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Bank Lampung, dan perusahaan teknologi pembayaran Paylabs.

Kolaborasi ini resmi dikukuhkan melalui penandatanganan kerja sama di Kantor Bapenda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Rabu (7/10/2026).

Lewat kemitraan ini, ekosistem pembayaran pada aplikasi Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah (SAIBARA) menjadi jauh lebih kaya.

Masyarakat kini bebas memilih kanal pembayaran favorit mereka, mulai dari QRIS, virtual account, e-wallet, hingga pilihan Paylater seperti Shopee PayLater.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, S.Sos., M.IP., menegaskan bahwa digitalisasi ini merupakan ikhtiar pemprov dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

"Melalui SAIBARA, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan retribusi dalam satu platform dan memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya," ujar Saipul, Rabu (7/10/2026).

Saat ini, aplikasi SAIBARA telah memfasilitasi transaksi layanan retribusi pada 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung, dengan fokus utama pada sektor pariwisata dan pelayanan publik.

Transaksi pun makin transparan karena dokumen seperti Surat Penetapan Retribusi Daerah (SPdORD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dapat dipantau langsung secara digital.

Dari sisi teknis, Direktur Paylabs, Bram Helianto, menyampaikan komitmennya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran yang aman dan seamless.

"Paylabs hadir untuk mendukung Bapenda Lampung dan Bank Lampung melalui integrasi berbagai kanal pembayaran dalam satu ekosistem, sehingga masyarakat memiliki kemudahan penuh," tutur Bram.

Sementara itu, peran krusial perbankan daerah diampu oleh Bank Lampung. Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, menjelaskan bahwa pihaknya memfasilitasi transaksi QRIS sekaligus mengawal proses settlement dana retribusi langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Langkah progresif Pemerintah Provinsi Lampung ini selaras dengan tren nasional. Data Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital pada kuartal II 2026 melonjak hingga 16,07 miliar transaksi atau tumbuh 36,88% secara tahunan, di mana penggunaan QRIS melesat hingga 100,12%.

Sumber: VIVA Lampung. Baca selengkapnya di sumber