Kemenhut Minta Pemegang PBPH Siagakan Personel Cegah Karhutla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kehutanan meminta perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Provinsi Jambi. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli, kesiapan personel, hingga penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Andi Rohaendi mengatakan, seluruh pemegang PBPH harus memperkuat upaya pencegahan karhutla dengan menyiagakan personel, meningkatkan sarana dan prasarana, serta memperkuat patroli dan koordinasi dengan berbagai pihak.

“Melalui komitmen Zero Karhutla ini, kami berharap seluruh pemegang PBPH dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi,” kata Andi, dikutip dari keterangannya, Senin (4/8/2026).

Kementerian Kehutanan menyatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan nasional. Arahan itu diterjemahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla di berbagai wilayah.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi Ibnu Sulistyono mengatakan, pemegang PBPH perlu memanfaatkan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar pelaksanaan patroli serta peningkatan kesiapsiagaan.

“Karena kewaspadaan sejak dini menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ibnu.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang cepat, tepat, dan terpadu. Menurut Andre, tantangan berupa lahan gambut, keterbatasan sumber air, kondisi cuaca, hingga praktik pembakaran tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.

Andre mengatakan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat kesiapan personel, peralatan, pos terpadu, serta respons terhadap potensi kebakaran.

Dalam rapat tersebut, pemegang PBPH juga didorong memastikan kesiapan organisasi, sistem komunikasi, patroli terpadu, serta memperkuat koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pemerintah daerah. Di sisi lain, KPH diminta mengoptimalkan pemantauan lapangan, deteksi dini, dan respons cepat terhadap titik panas.

Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh pemegang PBPH di Provinsi Jambi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Kebakaran Hutan dan Lahan untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, dan kolaborasi dalam melindungi kawasan hutan serta mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.

Read More