Nyaris Nol, Silpa APBD Jawa Barat 2025 Terendah Sepanjang Sejarah

harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2025 yang nyaris nol, yakni hanya sekitar Rp500 ribu. Capaian ini disebut sebagai yang terendah sepanjang sejarah pengelolaan keuangan daerah Jawa Barat dan menjadi indikator belanja APBD yang dinilai berjalan sangat efektif.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, minimnya Silpa menunjukkan anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, keuangan daerah merupakan instrumen utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan publik.

“Artinya, dana yang dikelola Pemprov Jabar tersalurkan secara optimal melalui berbagai program dan kegiatan di kabupaten dan kota, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas,” ujar Herman, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga: APBD Jawa Barat Defisit, KDM: Pembangunan Jalan Terus!

Herman menambahkan, kondisi Silpa 2025 jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun. Ia berharap, pemanfaatan APBD yang semakin maksimal dapat mempercepat terwujudnya visi pembangunan Jawa Barat.

Meski demikian, Pemprov Jabar mencatat masih terdapat belanja pembangunan tahun 2025 yang belum terbayarkan senilai Rp621 miliar. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kewajiban tersebut akan diselesaikan pada 2026.

Pada Januari 2026, kas daerah Pemprov Jawa Barat diproyeksikan menerima pemasukan sekitar Rp2 triliun. Setelah digunakan untuk membayar gaji pegawai, tunjangan penghasilan, dan kebutuhan rutin lainnya, diperkirakan masih tersisa dana sekitar Rp800 miliar. Dana ini dapat digunakan untuk melunasi belanja pembangunan yang tertunda.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menjelaskan bahwa tertundanya sebagian pembayaran belanja pembangunan disebabkan oleh tidak tersalurkannya dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2025.

“Hampir Rp400 miliar dana bagi hasil dari pemerintah pusat tidak disalurkan. Seandainya dana itu cair, tidak akan ada potensi tunda bayar,” kata KDM.

Baca Juga: KDM Jelaskan Alasan Pemprov Jabar Hentikan Pembiayaan Masjid Raya Bandung

Pemprov Jabar menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan daerah sekaligus menjaga efektivitas dan transparansi pengelolaan APBD ke depan. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)