Isnandar Agus mengatakan buku ‘Penjaminan Mutu Perangkat Lunak’ merupakan buku pertamanya. “Sebelumnya sudah banyak modul yang ditulis, tetapi untuk buku ber-ISBN ini yang pertama,” ungkapnya.

Menurut dia, buku dengan tebal 135 halaman dan 7 bab tersebut juga merupakan yang pertama memuat pengujian (testing). “Kalau yang ada di pasaran buku berjudul Rekayasa Perangkat Lunak dan berbeda dengan buku ini karena Penjaminan Mutu Perangkat Lunak ini testing (pengujian) untuk project tentang perangkat lunak dan beberapa pengujian yang lain,” bebernya.

Ia berharap dengan terbitnya buku Penjaminan Mutu Perangkat Lunak dapat memudahkan mahasiswa belajar bagaimana melakukan testing perangkat lunak yang dibuat. “Dengan adanya buku ini juga menjadi salah satu panduan mereka (mahasiswa),” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan TM Zaini bahwa buku yang ditulis bersama dua rekan dosen lainnya dapat menjadikan acuan untuk mengembangkan materi dalam buku lanjutan. “Bisa bermanfaat untuk mahasiswa terutama Prodi Teknik Informatika,” ungkapnya.

Sementara, M. Fauzan Azima mengatakan buku Penjaminan Mutu Perangkat Lunak merupakan buku pertamanya. “Selama ini telah banyak membuat modul, tapi untuk buku ini pertama ditulis bersama dengan dosen lainnya,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu IIB Darmajaya, Nursiyanto, S. Kom., M.T.I., mengatakan buku Penjaminan Mutu Perangkat Lunak merupakan hibah buku ajar tahun akademik 2020/2021 yang diterima Isnandar Agus.

“Semoga buku karya dosen Prodi Teknik Informatika ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembelajaran mahasiswa dan menjadi acuan dosen,” ucapnya singkat.

Adapun dosen tersebut Isnandar Agus, S.Pd., M.T.I.; TM Zaini, S. Kom., M. Kom.; dan M. Fauzan Azima, S.Kom., M.T.I. Buku terbitan DJ Press tersebut digarap ketiganya selama satu semester.

Isnandar Agus mengatakan buku ‘Penjaminan Mutu Perangkat Lunak’ merupakan buku pertamanya. “Sebelumnya sudah banyak modul yang ditulis, tetapi untuk buku ber-ISBN ini yang pertama,” ungkapnya.

Menurut dia, buku dengan tebal 135 halaman dan 7 bab tersebut juga merupakan yang pertama memuat pengujian (testing). “Kalau yang ada di pasaran buku berjudul Rekayasa Perangkat Lunak dan berbeda dengan buku ini karena Penjaminan Mutu Perangkat Lunak ini testing (pengujian) untuk project tentang perangkat lunak dan beberapa pengujian yang lain,” bebernya.

Ia berharap dengan terbitnya buku Penjaminan Mutu Perangkat Lunak dapat memudahkan mahasiswa belajar bagaimana melakukan testing perangkat lunak yang dibuat. “Dengan adanya buku ini juga menjadi salah satu panduan mereka (mahasiswa),” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan TM Zaini bahwa buku yang ditulis bersama dua rekan dosen lainnya dapat menjadikan acuan untuk mengembangkan materi dalam buku lanjutan. “Bisa bermanfaat untuk mahasiswa terutama Prodi Teknik Informatika,” ungkapnya.

Sementara, M. Fauzan Azima mengatakan buku Penjaminan Mutu Perangkat Lunak merupakan buku pertamanya. “Selama ini telah banyak membuat modul, tapi untuk buku ini pertama ditulis bersama dengan dosen lainnya,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu IIB Darmajaya, Nursiyanto, S. Kom., M.T.I., mengatakan buku Penjaminan Mutu Perangkat Lunak merupakan hibah buku ajar tahun akademik 2020/2021 yang diterima Isnandar Agus. “Semoga buku karya dosen Prodi Teknik Informatika ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembelajaran mahasiswa dan menjadi acuan dosen,” ucapnya singkat. Red

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Way Kanan Saipul menjelaskan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan belum bisa memenuhi gaji untuk 1.613 formasi yang diberikan.

“Sebenarnya kita hanya mengajukan 523 formasi, namun yang diberikan sebanyak 1.613. Tentu itu melebihi kemampuan Pemkab Way Kanan,” jelasnya.

Sekdakab mengungkapkan Pemkab Way Kanan belum mengetahui berapa formasi yang akan terpenuhi karena masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat.

“Kami juga belum tahu pasti berapa formasi yang terpenuhi. Untuk hasil tahap pertama kemarin, sudah ada 242 Formasi yang lulus tes dari 1.536 pendaftar. Urusan gaji insya Allah Pemerintah Pusat pasti punya kebijakan,” ucapnya.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK/05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK, komponen gaji dan upah yang diterima PPPK secara terperinci, antara lain gaji pokok, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan umum, tunjangan jabatan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

“Selain itu, PPPK juga memperoleh tunjangan pengabdian di wilayah terpencil, tunjangan bagi PPPK yang bertugas di Papua dan Papua Barat, serta tunjangan lain yang meliputi tunjangan kompensasi kerja hingga pembulatan,” katanya.

Adapun besaran tunjangan suami dan istri diberikan 10% dari gaji pokok, yang diberikan setelah PPPK melaporkan perkawinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dan surat nikah.

Sementara itu, tunjangan anak diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2% dari gaji pokok paling banyak dua anak termasuk anak tiri atau anak angkat. Red

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan M. Sefri Masdian mengatakan, pemantauan itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pemungutan suara Pilkades serentak yang akan digelar 28 Oktober 2021 hari ini.

Selain itu kata Sefri, Tim Satgas Covid-19 itu juga bertugas untuk memastikan pelaksanaan Pilkades serentak ditengah pandemi di 469 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 84 desa telah menerapkan protokol kesehatan (protokol) secara ketat.

“Sebagai upaya pengendalian Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan, hari ini Satgas Covid-19 juga memantau pelaksanaan rapid test bagi penyelenggara Pilkades dan saksi disetiap TPS,” ujar Sefri disela monitoring di Kecamatan Candipuro, Rabu 27-Oktober-2021, kemarin.

Sementara, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto berharap pelaksanaan Pilkades serentak di 84 desa pada Kamis (28/10) besok, tidak menimbulkan klaster baru Covid-19.

Oleh karena itu, Nanang Ermanto meminta seluruh Tim Satgas Covid-19 Kabupaten bersama Satgas Covid-19 Kecamatan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) untuk bersama-sama melakukan pemantauan Pilkades serentak di 17  kecamatan.

“Besok (28/10), kita akan ada hajat yang luar biasa. Saya minta semua tim bersama Sat Pol PP mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkades serentak disetiap desa. Supaya tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang tidak kita ingingkan,” imbuh Nanang dalam keterangannya.

Nanang juga berharap, pesta demokrasi Pilkades serentak dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan 5 M.

Dimana hingga saat ini, capaian vaksinasi di Lampung Selatan bagi masyarakat umum untuk dosis pertama baru mencapai 63,42 persen dan dosis kedua 19,61 persen. Sedangkan, untuk lansia dosis pertama sebanyak 41,53 persen dan dosis kedua sebanyak 7,53 persen.

“Saat ini Lampung Selatan mempertahankan PPKM level 2. Kita juga terus mengejar vaksinasi menuju herd immunity. Sehingga daerah kita bisa zona hijau. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi akan menggeliat dan pembelajaran tatap muka bisa berjalan normal,” tutupnya. Red

Pelaksanaan Pilkades serentak pada masa pandemi dikhawatirkan akan menimbulkan kasus Covid-19 baru, apabila dalam pelaksanaannya masyarakat masih lalai dalam menerapkan protokol kesehatan 5M.

Oleh karena itu, Bupati Lampung Selatan H.Nanang Ermanto meminta agar tim Satgas Covid-19 tingkat kecamatan ikut serta memantau pelaksanaan Pilkades di masing-masing wilayahnya.

Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada kerumunan serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, pelaksanaan Pilkades tidak menimbulkan klaster Covid-19. Hal itu diungkapkan bupati Nanang pada rapat koordinasi Satgas Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, Selasa (26/10/2021).

“Pilkades ini tanggal 28 Oktober, kemarin sudah melaksanakan simulasi di Polres, terus ada deklarasi damai. Nah, ini tinggal menghitung hari.Saya minta nanti dengan pak Sekda, agar tim setiap kecamatan turun,” kata Nanang.

Dia menuturkan, nantinya tim Satgas Covid-19 tingkat kecamatan akan dibagi sesuai dengan jumlah desa yang melaksanakan Pilkades pada masing-masing wilayah. Kemudian, dalam setiap tim harus dilengkapi dengan anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).Sehingga,dapat meminimalisir terjadinya kerumunan masyarakat pada pelaksanaan Pilkades.

“Untuk memastikan agar tidak ada kerumunan, nah ini tugas Sat Pol PP.Jadi hal ini nanti Sat Pol PP juga dibagi. Misalkan, di Kalianda ada 12 desa,tim yang di Kalianda ada 4 orang, berarti 1 orang ini bertugas di 3 desa,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Joniansyah mengatakan, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, pelaksanaan rapid test antigen Covid-19 untuk penyelenggara maupun peserta Pilkades akan dilakukan sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Oleh karena itu, dia meminta agar pada hari pelaksanaan, seluruh pihak yang akan melakukan rapid test antigen Covid-19 sudah siap dan telah hadir pada tempat yang telah ditentukan.

“Pelaksanaan rapid test antigen Pilkades akan kami laksanakan pada H-1. Jadi mohon bantuannya untuk menyiapkan seluruh pantia dan saksi yang ada di masing-masing desa. Tim kami akan turun dan akan melakukan rapid test antigen,” tandasnya. ** Rudhy

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung, Dadi Rachmadi, S.H.,M.H mengemban jabatan baru sebagai ketua menggantikan pejabat lama, Timur Pradoko, S.H.,M.H.

Sedangkan, Pejabat lama Timur Pradoko menjadi hakim tinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Serah terima jabatan (Sertijab) dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam sidang luar biasa yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, Mochamad Djoko, S.H.,M.H.

Ketua PT Muchamad Djoko dalam sambutannya menitip pesan kepada ketua yang baru dijabat agar dapat menjaga keharmonisan bersama Forkopimda.

“Tapi bukan berarti kita saling mencampuri. Jangan sampai yang kemarin sudah bagus menjadi tidak bagus,” kata Muchamad Djoko.

Ia juga mengucapkan terimakasih atas partisipasi kinerja terhadap pejabat lama, Timur Pradoko.

“Terimakasih atas partisipasinya selama ini. Mudah-mudahan dengan jabatan baru bisa lebih meningkat kinerja lagi di tempat yang baru,” ujarnya.

Ketua PN Tanjungkarang, Dadi Rachmadi usai melaksanakan Sertijab mengatakan, dirinya ke depan akan berusaha melanjutkan kinerja yang telah dicapai oleh pejabat lama.

“Saya akan pertahankan, syukur-syukur bisa lebih lagi meraih prestasi yang telah dicapai pejabat lama pada tahun 2019-2020. Itu janji saya,” kata Dadi Rachmadi.

Ia menambahkan, terkait Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pihaknya hingga saat ini masih menunggu tahap akhir tes evaluasi.

“Sudah kami jalankan, dan sekarang tinggal menunggu tahap akhir tes evaluasi. Kami tinggal menunggu saja kapan dilaksanakan evaluasi tersebut,” pungkasnya.

Pejabat lama Timur Pradoko menambahkan, dirinya menitip pesan kepada pejabat baru agar dapat lebih meningkatkan kinerja untuk PN Tanjungkarang.

“Mudah-mudahan dapat meningkatkan lagi PN Tanjung Karang dan dapat meraih WBK dan WBBM. Kepada para pegawai saya juga menitip pesan agar terus bekerja sama dalam meningkatkan kinerja di PN Tanjungkarang,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan antara lain, Walikota Bandar Lampung Hj Eva Dwiana, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ini Harianto, Kajari Kota Bandar Lampung Abdullah Noer Deny S.H.,M.H, Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Aep Syaripudin, serta PJU jajaran Pengadilan Pengadilan Tanjung Karang. * Rudhy

Hal tersebut dikatakan Kapolda Banten IJP Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho melalui Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri. Rabu, (13/10/2021).

“Kami Polda Banten melalui Polresta Tangerang meminta maaf kepada saudara MFA dan keluarga atas insiden kejadian ini,” ucap Wahyu.

Wahyu menambahkan, guna memastikan kesehatan MFA, ia mengaku telah membawa yang bersangkutan ke RS Harapan Mulia Tigaraksa sekitar pukul 15.00 wib lalu.

“Dan tadi saudara MFA langsung kita bawa ke Rumah Sakit untuk diperiksa. Dan sudah di tangani oleh Dr. Florentina Maas JE, serta sudah dilakukan pengecekan tubuh dan rontgen torax, dengan kesimpulan riksa fisik baik, kesadaran composmentis (sadar penuh) dengan suhu 36,5 derajat dan diberikan obat juga vitamin,” imbuhnya.

Wahyu juga membenarkan bahwa saat ini Polresta Tangerang telah mengamankan 19 peserta aksi untuk dimintai keterangan termasuk Korlap Aksi atas nama Faturahman (25), Fakultas Syariah UIN Banten.

“Benar ada 19 peserta aksi yg dibawa ke Polresta Tangerang untuk dimintai keterangan,” ucap Wahyu.

Wahyu menjelaskan bahwa kronologisnya bermula dari adanya ketegangan saat tim negosiator Polresta Tangerang meminta perwakilan mahasiswa untuk bertemu dengan pejabat Kesbangpol Linmas Pemkab Tangerang, namun massa aksi meminta hadirnya Bupati secara langsung sehingga massa aksi dorong personel pengamanan sehingga personel bereaksi dengan mengamankan massa pengunjuk rasa.

“Terhadap aksi ini, dipastikan tidak ada Surat Tanda Pemberitahuan yang dikeluarkan dari Satintel Polresta Tangerang karena wilayah Tangerang masih dalam PPKM Level III,” jelas Wahyu.

Wahyu juga manambahkan bahwa para mahasiswa yang diamankan di Polresta Tangerang telah dilakukan pemeriksaan swabtest rapid anti gen dengan hasil tidak ada yang reaktif Covid-19.

Namun, Polresta Tangerang juga melakukan riksa urine, 3 diantaranya false positif, akan didalami lebih lanjut dengan test konfirmasi di pusdokkes untuk memastikan ada tidaknya unsur narkoba.

“Dan pelayanan kesehatan terhadap massa aksi yang lain tetap diberikan oleh Urkes Polresta Tangerang,” ujar Wahyu.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten mengungkapkan bahwa oknum polisi tersebut saat ini sedang diperiksa oleh Divpropam Polri dan Bidpropam Polda Banten.

“Sementara itu, terhadap oknum Brigadir NP dari Satreskrim Polresta Tangerang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh Divpropam Polri dan Bidpropam Polda Banten,” ucap Shinto Silitonga.

“Dan yang bersangkutan juga sudah meminta maaf kepada MFA dan mengaku tindakan yang dilakukannya secara refleks, tidak dengan tujuan melukai yang bersangkutan,” lanjut Shinto Silitonga.

Shinto Silitonga menegaskan bahwa Polda Banten akan menindak tegas personel yang melakukan aksi pengamanan unjuk rasa di luar prosedur dan SOP Pengamanan.

“Dan akan kita tindak tegas personel yang melakukan pengamanan di luar SOP, karena sudah disampaikan berulang-ulang oleh Kapolresta Tangerang dan Wakapolresta Tangerang saat melakukan apel pengecekan personel pengamanan, personel agar humanis dan persuasif dalam melakukan pengamanan,” tutup Shinto Silitonga. * Rd

Dalam arahannya Kasrem 043/Gatam, menyampaikan, “ Para peserta sekalian, kita selaku umat yang beragama diperintahkan untuk berusaha, saya harapkan ini yang pertama para peserta harus meyakini kebenaranNya, dengan kata lain kita jalani semuanya dengan takdir dari Allah SWT, yang saya maksudkan disini jangan anda para peserta mencoba dengan cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang curang “,

“ Saya yakin dan saya jamin bahwa panitia yang ikut dalam pelaksanaan seleksi ini, yang mulai dari Tim Administrasi, Tim Kesehatan Tim Wawancara, kemudian Tim Jasmani, itu semua tidak ada yang akan bisa menjamin kelulusan para peserta sekalian, untuk itu saya tegaskan sekali lagi kepada para peserta sekalian untuk tetap berusaha yang sebaik baiknya dan jangan lupa untuk tetap berdo’a “ tutur Kasrem.

Di Kesempatan yang sama, sebelum dimulainya kegiatan pemeriksaan awal, Kasrem juga memberikan arahan kepada para panitia seleksi Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA.2021 Sub Panda Lampung, yang bertempat di Aula Sudirman, meyampaikan, “ Kegiatan kita ini adalah kegiatan yang mulia, karena menyangkut masa depan Anak Bangsa, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, dengan baik sehingga kita dapat mencari calon yang terbaik, anggap saja kegiatan ini adalah ibadah bagi kita, perlu saya ingatkan, jangan ada kerja sama yang negatif, tidak boleh ada permainan dari semua kelompok Panitia, apapun alasannya, saya berharap pelaksanaan tes werving dilaksanakan dengan jujur, tidak boleh tebang pilih “,

“ Lakukan tugas ini dengan baik, karena kita memilih Calon TNI yang terbaik yang akan masuk organisasi TNI, jika pilihan Kita salah maka kesalahan kita dapat mempengaruhi pada organisasi kita, nantinya menjadi beban negara sepanjang dia Dinas di TNI-AD,
Khusus pada tim kesehatan tolong diperiksa semaksimal mungkin karena kesehatan itu sangat vital untuk menjalani waktu pendidikan yang sangat membutuhkan kesehatan yang Prima, karena banyak terjadi saat pendidikan mengalami sakit yang fatal, oleh sebab itu lakukan tes kesehatan yang valid “,

“ Untuk panitia jaga kesehatan karena kita mengumpulkan orang banyak, karena situasi sekarang masih pada musim Covid-19, tetap jaga Protokol Kesehatan. Tetap jaga kekompakan sesama Panitia, laksanakan tugas sesuai fungsi Panitia masing-masing “, tegas Kolonel CZI Budi Hariswanto.S.Sos.

Turut hadir pada kegiatan ini Katimlitpers Kolonel Inf. Agus Wahyudi Irianto, S.I.P, Sekertaris 1 Kolonel Inf. Erwin, S.E, KatimKes Letkol Ckm Shariyal, SKM., M.kes. sekertaris 2 Mayor Caj Saiful, Katimjas Lettu Inf Bekti Handoko, Pawas itdam II/Sriwijaya Letkol Inf Edy Yanto dan Seluruh personil anggota Panita. RD

Pada kesempatan ini Kasilog Kasrem 043/Gatam menyampaikan kepada seluruh peserta yang akan melaksanakan kesegaran Jasmani Periodik Semester II, Perhatikan faktor keamanan, sudah banyak contoh rekan – rekan kita meninggal pada saat pelaksanaan kesegaran jasmani karena tidak terlatih, jiwa dan mental bagus tetapi kalau fisik tidak mampu tidak usah di paksakan.

Sebelum pelaksanaan kita harus cek tensi dengan benar, jangan ada yg mencuri karna takut tidak bisa melaksanakan Samapta, Laksanakan kegiatan dengan sebaik – baiknya, ikuti arahan dari petugas Kesehatan maupun Tim Jasrem, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan kegiatan Samapta ini, ujarnya.

Adapun Anggota yang mengikuti Tes Kesegaran Jasmani Periodik Semester II Tahun 2021, meliputi Anggota Korem 043/Gatam, Ajenrem 043/Gatam, Denhubrem 043/Gatam, Denpal 02.03 Lampung, Denzibang Lampung, Denbekang Lampung, Denpom Lampung dan Denkesyah Lampung.

Sebelum melaksanakan Tes Kesegaran Jasmani seluruh anggota wajib melaksanakan Tensi oleh tim Kesehatan dari Denkesyah Lampung, apabila dinyatakan layak oleh tim kesehatan baru anggota bisa melaksanakan Tes kesegaran Jasmani.

Tes Garjas periodik merupakan program rutin bagi tiap prajurit,yang dilaksanakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembinaan fisik selama kurun waktu tertentu. Pembinaan fhisik yang dilakukan secara rutin sangat membantu dalam melaksanakan tes Garjas kapanpun dilaksanakan.

Tes Garjas Periodik tersebut meliputi tes kesegaran “A” yaitu lari 12 menit dan tes kesegaran “B” Pull Up, Sit Up Twist, Push Up, Lunges, Shuttle Run, serta renang gaya bebas jarak 50 meter.

Adapun yang hadir pada kegitan tersebut Kasi Ren Korem 043/Gatam Kolonel Arh Tri Ardijanto, Kasi Log Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Benny Suharto, Kasi Ops Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Slamet Winarto, Kasi Ter Kasrem 043/Gatam Kolonel Kav Thomas, Kasi Pers Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Erwin, Dandenpom II/3 Lampung Mayor Cpm Hanri Wira Kusuma dan Tim Wasev Jasdam II/Swj Letkol Inf Fisfianto. * Rudhy

“Rekam jejak dan pengalaman di tipikor sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang sedang kita kembangkan,” kata Listyo mantan Kapolda Banten di Papua, Selasa (28/9/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan awal mula rencana perekrutan 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri. Dirinya awalnya berkirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai rencana tersebut.

Sigit menyebut 56 pegawai KPK tersebut dibutuhkan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan strategis yang lain.

“Oleh karena itu kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dan tak dilantik jadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut jadi ASN Polri,” katanya.

Lebih lanjut, surat permohonan tersebut sudah direspons Presiden Jokowi melalui Mensesneg dan menyatakan kesetujuan akan rencana tersebut.

“Kemarin tanggal 27 kami dapat surat jawaban dari pak Presiden melalui mensesneg secara tertulis prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri,” ucapnya.

Setelah itu, Presiden Jokowi meminta Polri menindaklanjuti rencana tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Proses sedang berlangsung mekanismenya seperti apa sedang kita diskusikan bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri,” katanya. Rd