Penghargaan tersebut diserahkan secara bergantian oleh Gubernur Provinsi Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi, Wakil Gubernur Lampung Hj. Chusnunia Chalim, S.H., M.Si., M.Kn., Ph.D. serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, S.H., M.H. kepada Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan.

Adapun pada kesempatan itu, penghargaan yang diterima Kabupaten Lampung Selatan diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim kepada Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 di Ballroom Hotel Novotel Lampung, Bandar Lampung, Senin (11/4/2022).

Untuk diketahui, Penghargaan Pembangunan Daerah SABURAI merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang telah menyusun dokumen perencanaan berkualitas, inovasi pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan selamat kepada daerah, yang berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah SABURAI Tahun 2022. Dirinya berpesan, agar para Kepala Daerah dapat terus meningkatkan capaian pembangunan yang ada.

Menurut Arinal, penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi atas pencapaian pembangunan yang telah dilakukan. Lebih dari itu, point penting yang harus ditanamkan oleh Bupati/Walikota adalah berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan Lampung Berjaya.

“Ini harus menjadi cerminan para Bupati, para Sekda dan Organisasi Perangkat Daerah tujuannya bukan penghargaan yang menjadi target kita, tetapi upaya-upaya kita untuk membangun Lampung sudah mempunyai landasan yang benar,” kata Arinal.

Oleh karenanya, Arinal berharap seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat lebih memfokuskan program pembangunan daerah, yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi maupun sosial.

“Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah yang akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, kedepan orientasi kita adalah membangun ekonomi rakyat Lampung. Apapun bentuknya yang kita lakukan, ekonomi masyarakat harus menjadi landasan utama,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Nanang Ermanto mengaku sangat bersyukur dan bangga atas penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dirinya berharap, penghargaan tersebut dapat menjadi pemacu semangat bagi para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) agar dapat meningkatkan capaian-capaian pembangunan daerah lebih baik lagi.

“Alhamdulillah ini adalah hasil dari kerjasama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta stakeholder terkait, saya Bupati Lampung Selatan merasa sangat bersyukur dan berharap dapat terus meningkatkan pencapaian pembangunan daerah, karena ini adalah tugas kita bersama,” pungkas Nanang. (*/red)

Hal itu disampaikan Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto saat membuka sosialisasi Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Senin (23/3/2022).

Dengan terselenggaranya sosialiasi itu, Nanang berharap dapat meningkatkan pemahaman dari seluruh dinas/instansi terkait. Sebab output dari kegiatan itu, ditujukan untuk mengasah kesiapan SDM dalam menghadapi berbagai tantangan pada era revolusi industri 4.0.

“Langkah-langkah ini yang dibutuhkan dimana kita sekarang ada pada era revolusi industri 4.0. Ini tantangan yang lebih berat bagi kita. Kunci dari inovasinya itu ada di kepala dinas. Bagaimana pimpinan ini punya kreativitas dan inovasi, ide-ide cemerlang ini konsepnya ada di pimpinan OPD, latih terus kreativitas kita untuk membangun daerah,” imbuh Nanang.

Menurut Nanang, kunci utama dalam mencapai tujuan dari berbagai program inovasi yang telah dilaksanakan, yaitu keberanian dari seluruh elemen pemerintahan dalam mengambil langkah-langkah inovatif dan kreatif. Kemudian, didukung pula dengan adanya koordinasi yang baik antar stakeholder terkait.

“Inovasi ini dibutuhkan keberanian, berani tidak kita mengambil langkah inovasi untuk kemajuan. Kalau kita tidak ada keberanian, wah bahaya ini, kuncinya keberanian dan kebersamaan. Jangan kita anggap hal sepele, tinggal kita mau tidak gitu,” tutur Nanang.

Disamping itu, Nanang juga meminta kepada seluruh jajarannya agar dapat melakukan berbagai inovasi dalam menghadapi era 4.0. Jangan sampai kata dia, gagap dan tidak siap.

“Cuma tadi kalau kita hanya mau posisi aman dan nyaman dan tidak mau tahu, sudah celaka. Mari kita sama-sama diskusi, lihat lingkungan sekitar, apa yang harus kita lakukan. Saya yakin kalau kita pecahkan bersama-sama insyaallah kita tidak akan ketinggalan,” kata Nanang.

Hadir dalam acara itu Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin, dan para pejabat utama Pemkab Lampung Selatan.

Sementara kegiatan itu diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan para operator di masing-masing OPD se-Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Lampung Selatan Syahlani menjelaskan, maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut yaitu guna memperbaiki dan meningkatkan tata kelola inovasi daerah.

“Tujuannya dalam rangka membangun budaya inovasi di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Syahlani saat menyampaikan laporan kegiatan.

Syahlani menambahkan, dilaksanakannya kegiatan itu juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Serta sebagai bagian dari proses pelaksanaan inovasi daerah yang diinisiasi oleh Balitbangda yaitu inovasi Bang Radin (membangun daerah dengan inovasi),” terang Syahlani.

Syahlani menyebut, kegiatan sosialisasi itu diikuti oleh 130 peserta yang berasal dari OPD dan kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan fasilitasi inovasi daerah untuk mendorong penguatan dan penciptaan inovasi kepada setiap perangkat daerah dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan,” tutupnya. Red

Wanita berusia 41 tahun ini dihadapan Winarni, yang tidak lain adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, yang sengaja mendatangi kediaman Suhaida, suhaida menceritakan, awal mula ia mengalami kanker usus besar dan sudah pernah menjalani operasi usus buntu namun sakit yang dirasa tak kunjung membaik hingga dilakukan operasi kembali.

“Saya sudah 3 kali menjalani operasi yang pertama usus buntu, yang kedua operasi ambien, setelah itu baru dokter mendiagnosa saya mengalami kanker usus besar dan langsung dilakukan operasi pengangkatan,” ungkap Suhaida, sedih.

Suhaida mengaku, setelah operasi terakhir yang dilakukan Suhaida, ia juga harus menjalani kemoterapi sebanyak 12 kali yang saat ini baru 2 kali dilakukan.Suhaida juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Winarni yang sudah menyempatkan diri untuk datang menjenguknya.

“Terima kasih ibu Winarni dan rombongan sudah datang untuk memberikan bantuan suport serta doa, semoga semua kebaikan ibu dan Bapak Bupati ini dibalas kebaikan yang lebih oleh Allah SWT,” ucap Suhaida.

Sementara, Shaleh suami dari Suhaida menjelaskan, meskipun sudah memiliki BPJS Shaleh mengaku masih kesulitan untuk membawa istrinya menjalani kemoterapi ke rumah sakit di Bandar Lampung.

“Kalau untuk kemonya sudah ada BPJS, tapi biaya pulang pergi ke kerumah sakitnya kami kesulitan,” ucap Shaleh.

Melihat kondisi tersebut, Winarni meminta kepada Pemerintahan Desa dan Kecamatan agar bisa ber swadaya dalam membantu biaya operasional untuk ibu Suhaida.

“Nanti minta tolong ya pak camat dan pak kades agar bisa membantu biaya operasionalnya, nanti dari Kabupaten pun akan membantu juga,” ungkap Winarni.

Dalam kunjungannya, Winarni juga memberikan bantuan bahan pokok serta santunan kepada Suhaida dan keluarga. Ia juga memberikan motivasi dan semangat kepada Suhaida dalam menjalani masa pengobatan.

“Ibu yang sabar ya tetap berdoa dan berusaha dan tetap optimis ya untuk sembuh, ini ada titipan dari Bapak Bupati dan semoga bisa bermanfaat untuk pengobatan ibu ya,” ucapnya.

Selain Winarni, turut hadir mendampingi Ketua DWP Lampung Selatan Yani Thamrin, Camat Penengahan Jaelani, Kepala Desa Kuripan Suhatsyah dan KUPT Puskes Penengahan. Red

Hal ini menindaklanjuti adanya oknum guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Bandar Lampung yang tega memperkosa muridnya sendiri yang masih berusia (15) tahun.

“Guru yang harusnya mendidik anak-anak muda untuk menjadi masa depan bangsa, malah menghancurkan masa depannya. Oknum guru ini harus ditindak tegas jangan kasih ampun,” tegas Bung Iqbal, sapaan akrabnya, Senin, 14 Maret 2022.

Insiden ini menurutnya harus menjadi pecut bagi pemerintah dan legislatif untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

“Saya pikir RUU TPKS ini harus segera disahkan, jangan lagi ditunda-tunda. UU TPKS ini sangat urgen dirasakan karena regulasi nasional yang ada belum cukup untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada,” jelas dia.

Bung Iqbal menjelaskan urgensi RUU TPKS mutlak perlu untuk disahkan. Pertama, terkait keterbatasan instrumen hukum, dalam regulasi KUHP hanya mencakup 2 hal, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Sementara, dalam RUU TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori dengan definisi yang lebih luas dan mampu lebih menjerat pelaku.

Kedua, terkait tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual menunjukkan tren meningkat dan meningkat signifikan di masa pandemi Covid-19, terutama pada perempuan dan anak. Ketiga, RUU TPKS memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Selain itu pelaku kekerasan seksual diberikan rehabilitasi agar tindakan kekerasan seksual tidak kembali terjadi.

Ia pun mendukung sikap tegas Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang memecat oknum guru yang melakukan perbuatan asusila. Selain itu, Bung Iqbal menghimbau kepada orang tua agar senantiasa berhati-hati dan selalu mengawasi anaknya dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah.

Bung Iqbal melanjutkan, belajar dari kasus ini banyak narasi orang tua yang kecewa terhadap pihak sekolah, apalagi anak yang dititipkan untuk mengenyam pendidikan, sekolah yang bersangkutan melanggar, artinya guru seharusnya pihak kedua yang melindungi anak, bukan menjadi pelaku kejahatan anak.

Ke depan, perlu ada upaya pencegahan dengan melakukan pengetatan dan pengawasan baik oleh Dinas Pendidikan maupun internal sekolah baik gurunya, Kepala Sekolah ataupun pihak yayasan, termasuk rekruitmen, skrining dan profiling guru yang masuk di sekolah. Jangan sampai pelaku kejahatan anak menyamar jadi guru untuk mencari korban anak.

Selain itu, Dewan pendidikan, Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan juga diminta melakukan evaluasi sistem pendidikan, sehingga tidak muncul kasus serupa bagi sekolah lain. Red

Pada pelantikan yang dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn). M. Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan bahwa mutasi pergantian Pejabat adalah suatu yang sangat natural dalam lingkup organisasi dimanapun terlebih organisasi Pemerintahan. Yang bertujuan sebagai penyegaran dan menimbulkan suasana yang baru, inovasi baru sekaligus kaderisasi dan regenerasi organisasi.

Pergantian Pejabat juga dikarenakan adanya kekosongan Pejabat-pejabat, sehingga perlu dilakukan pengisian Pejabat yang definitif, agar lebih tegas dan jelas dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan kepastian.

Dalam sambutannya, Mendagri juga berharap kepada Pejabat yang baru dilantik untuk dapat mengemban tugas dan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya.

Mendagri juga memberikan arahan dalam berbagai kesempatan bahwa yang paling utama yaitu diminta dilingkungan Kemendagri untuk tugas, pokok dan fungsinya Pembina dan pengawas Pemerintahan Daerah, dapat menjadi rule model bagi Pemerintahan Daerah.

Pada pelantikan tersebut, Mendagri melantik lima pejabat tinggi pratama, yakni Suhajar Diantoro sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi sebagai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, serta Sugeng Haryono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Rd

Dalam acara kunjungan reses ini di wakili oleh bapak Romzi Edi,Sp dilaksanakan di dusun merambung,dusun robok dan pekon umbakh, dalam acara reses ini Romzi Edi menerapkan masalah pembangunan di masing masing pekon yang di kunjungi.

Romzi Edi. Sp dalam kunjungannya mewakili Ahmad Muzani menyampaikan salam santun dari bapak Ahmad Muzani agar masyarakat kelumbayan barat dan induk selalu waspada mengingat adanya covid ini masih melanda Indonesia ” Terangnya “.

Masyarakat diminta untuk dapat terus mengaspirasi apa yang di butuh kan masyarakat kelumbayan barat maupun induk dan masyarakat merambung / robok dan umbakh untuk terus memberikan masukan dan usulan di dalam mengembangkan kemajuan desanya  ” Tuturnya”.

Masyarakat Kelumbayan Barat maupun Induk sangat berterimakasih kepada Bapak Muzanni yang diwakili oleh Bapak Romzi Edi Sp. yang telah memberikan bantuan sembako guna masyarakat Kelumbayan barat maupun Induk sehingga dapat bertatap muka langsung bersama masyarakat didalam acara reses ini ” Ucap Zai salah seorang masyarakat “.

Bapak Romzi Edi dalam kesempatan ini juga menghimbau agar selalu waspada dengan adanya virus covid ini, supaya dapat menjaga jarak mencuci tangan dengan sabun dan memakai masker ” Pungkasnya “. (Zainul.)

Bantuan diserahkan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung, dan diterima oleh Ibu Ida Yuana selaku kerabat dekat Aqifa (sapaan akrabnya), Selasa (8/2/2022).

Perlu diketahui, Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh.

Berdasarkan keterangan Ida Yuana, Nayla Aqifa Kuriyah berusia 5 Tahun 1 bulan, ia merupakan putri bungsu dari tiga bersaudara.

Aqifa menderita Cerebral Palsy, atau epilepsi, dari usia tiga bulan, setiap hari Aqifa harus mengkonsumsi obat, tangannya sering kejang.

Ayahnya bernama Suprapto, bekerja buruh di perternakan, dan ibunya bernama Wahyuni, seorang ibu rumah tangga.

“Terima Kasih Kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi atas Bantuan kursi rodanya yang sangat bermanfaat ini untuk Aqifa” ujar Ida Yuana mewakili keluarga Aqifa usai menerima bantuan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si melalui Kabid Rehsos Dra. Ratna Fitriani menyampaikan, menyampaikan,
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yang kini di kristalisasikan dalam misi Provinsi Lampung yang ketiga yakni “Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Difabel”, guna menuju Rakyat Lampung Berjaya.

Dalam penyerahan bantuan, Kabid Rehsos turut didampingi Peksos Subkoordinator Penyandang Disabilitas Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Lusita, Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda, Verawati Surya Lubis, Staff Bidang Rehsos Rosdiana, dan Petugas Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Rani Septiana. Red

Untuk itu, setiap pihak perlu menyiapkan destinasi wisata yang aman bencana
“Terlebih, pandemi Covid-19 memaksa para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif mau tidak mau beradaptasi dengan cara kerja yang baru agar dapat tetap berkarya dengan memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan dan keamanan serta implementasi protokol kesehatan,” kata Rektor Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya Dr. Ir. H. Firmansyah Y. Alfian, MBA., M.Sc.

Hal itu dikatakan Firmansyah, saat menjadi pembicara utama pada Workshop Pengembangan Daya Tarik Wisata di Era New Normal, Program Pembelajaran Kolaboratif Berorientasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021, di Hotel Horizon, Senin (20/12/2021).

Firmansyah juga penyediaan lokasi wisata dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap protokol kesehatan sangat perlu untuk diadakan. “Berbagai macam penerapan prosedur terkait higenitas menjadi penting untuk digalakkan bagi seluruh pelaku wisata,” kata dia.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah II-B Lampung ini juga menjelaskan strategi digitalisasi harus dilakukan dalam pengelolaan kepariwisataan.

Diantaranya, sertifikasi protocol CHSE (Clean, Health, Safety and Environment) kepada seluruh pelaku usaha yang terlibat di sector pariwisata.

Kemudian, mengutamakan pariwisata yang Community Based (Berbasiskan Masyarakat) dan Sustainable. Selain itu, pelaku wisata menyiapkan Business Continuity Plan (BCP) dan Business Continuity Management (BCM) sebagai upaya menghadapi pandemic dan new normal.

“Tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti kapan pandemic Covid-19 akan berakhir. Sehingga berbagai upaya perlu dimaksimalkan untuk dapat meminimalisir dampak dari pandemik tersebut,” kata Rektor.

Sehingga, kata dia, peluang yang ada harus dimaksimalkan dan tantangan harus dapat dilewati dan diantisipasi dampak negatifnya. “Untuk itu, diperlukan dukungan, kerjasama dan kolaborasi dari multi-pihak agar berbagai upaya. Selain itu, ada kebijakan pemerintah untuk dapat menyelematkan sektor pariwisata sehingga dapat mengembalikan perekonomian negara menjadi lebih baik,” kata dia.

Workshop Pengembangan Daya Tarik Wisata di Era New Normal dalam rangka Program Pembelajaran Kolaboratif Berorientasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2021, akan berlangsung sampai Selasa (21/12/2021).

Selain menghadirkan Rektor IIB Darmajaya sebagai pembicara, workshop yang diikuti pelajar dan aparatur desa itu juga menghadirkan pembicara Alya Taurusiana, S.E., M.M. (Asesor Pemandu Wisata serta Analis Bidang Kelembagaan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung) yang menyampaikan materi Sadar Wisata dan Pelayanan Prima Masyarakat di Desa Wisata.

Pembicara lainnya, Deddy Sulaimawan S.H., M.M. (aktor film, influencer, Youtuber Travel By Deddy, akademisi serta Asesor Pemandu Wisata). “Jumlah peserta 25 pemuda-pemudi asli desa yang berperan dalam memajukan desanya (local hero). Mereka berasal dari Desa Ceringin Asri, Desa Gunung Rejo dan desa lainnya,” kata Ketua Pelaksana Workshop M. Ariza Eka Yusendra S.P., M.M, dosen Bidang Kewirausahaan dan Pemasaran Kepariwisataran di Jurusan Manajemen IIB Darmajaya. Red

Ia juga langsung mengakui perbuatannya dan langsung meminta maaf kepada korban dan orang tuanya secara langsung didepan publik atas kekhilafan dirinya saat bertugas. NP juga telah menyesali perbuatannya dan kooperatif dalam pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan, Brigadir NP telah menjadi anggota Polri aktif selama 12 tahun dan telah menunjukkan loyalitasnya sebagai abdi negara.

“Brigadir NP selama 12 tahun berdinas tidak pernah dihukum baik, disiplin, kode etik profesi Polri juga sangsi pidana,” kata Shinto Silitonga, Sabtu (23/10).

Lanjutnya, “Ia juga aktif dalam pengungkapan kasus-kasus yang menjadi atensi publik seperti street crime, kasus pembunuhan bahkan pengungkapan kasus narkoba”.

Shinto Silitonga juga menyampaikan beberapa penghargaan yang pernah diraih Brigadir NP.

“Ada 5 penghargaan yang didapat Brigadir NP, 3 penghargaan yang diberikan oleh Kapolda Banten yaitu berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di area truck PT indorama ventures Indonesia di desa Cihuni kecamatan Pagedangan kabupaten Tangerang, penghargaan atas dedikasi dan kinerjanya ungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 1,051 kg ekstasi sebanyak 88,9 gram dan ungkap kasus pembobolan ATM BRI serta atas dedikasi dan kinerjanya berhasil mengungkap tindak pidana curas yang terjadi di SPBU rest area km 43 A kecamatan Balaraja toko emas permata Tangerang dan pembuatan senjata api ilegal,” terang Shinto Silitonga.

“Sedangkan penghargaan yang diberikan oleh Kapolres yaitu karena Brigadir NP telah berhasil mengungkap perkara pencurian dengan kekerasan dan berhasil mengungkap perkara pencurian dengan pemberatan terhadap senjata api milik anggota polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP,” ungkap Shinto Silitonga.

Selain itu, lanjut Shinto Silitonga, bintara Polisi itu juga memiliki istri dan anak yang harus ia nafkahi. Brigadir NP juga disebut-sebut masih berusia muda, sehingga kariernya di Kepolisian masih panjang.

“Brigadir NP memiliki istri dengan tiga orang anak dan menjadi tulang punggung keluarga. Brigadir NP masih relatif muda,” tandas Shinto Silitonga. * Ronny

Kapolda Banten IJP Dr. Rudy Heriyanto menyampaikan bahwa Polda Banten menggelar gerai vaksin presisi di Kapal Ferry penyebrangan Pelabuhan Merak-Bakauheni Lampung dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19.

“Ya, ini bukan yang pertama kalinya Polda Banten menggelar gerai vaksin presisi di Kapal Ferry, akan tetapi sebelumnya kita sudah laksanakan pada Rabu, 7 Juli 2021 lalu,” ucap Rudy Heriyanto, Rabu (13/10).

Rudy Heriyanto menambahkan tujuan dari kegiatan ini ialah bhakti kesehatan bhayangkara untuk negeri dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju.

“Kami sudah siapkan 100 dosis vaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua bagi masyarakat yang ada di Kapal Ferry, terutama untuk sopir angkutan logistik dan para awak kapal,” terang Rudy Heriyanto.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menjelaskan dilakukannya vaksinasi di kapal Ferry penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni Lampung untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang belum sempat divaksin.

“Adapun tenaga kesehatan vaksinator itu sendiri dari Biddokes Polda Banten sebanyak 5 orang yang dipimpin oleh dr. Nurlita terdiri dari bagian pendaftaran, screening, vaksinasi, dan observasi serta pengamanan vaksinasi dilaksanakan oleh Polsek KSKP Merak Polres Cilegon,” jelas Shinto Silitonga.

“Dan vaksinasi di atas Kapal Ferry ini merupakan terobosan inovasi Kapolda Banten dalam mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia,” tambah Shinto Silitonga

Shinto Silitonga menambahkan bahwa proses vaksinasi di atas kapal Ferry ini dilalukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat guna memberika rasa nyaman kepada masyarakat yang hendak di vaksinasi.

“Ya, mulai dari pendaftaran, screening, vaksinasi, dan observasi semua dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan oleh panitia di Kapal Ferry guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” kata Shinto Silitonga.

Shinto Silitonga menyampaikan bahwa untuk persyaratan vaksin dosis pertama hanya membawa fotocopy KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun, dan untuk vaksin dosis kedua hanya menunjukan kartu vaksinasi pertama dan fotocopy KTP.

“Antusiasme masyarakat yang luar biasa dalam mengikuti vaksinasi di atas Kapal Ferry, para peserta vaksinasi sangat enjoy ketika divaksin sambil menikmati perjalanan laut,” ucap Shinto Silitonga.

Terakhir, Shinto Silitonga berharap dengan adanya fasilitas gerai vaksin presisi di Kapal Ferry ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan vaksin.

“Karena dengan di vaksin mampu meningkatkan kekebalan imun tubuh dan dapat membentuk Herd Immunity atau kekebalan kelompok yang mampu mencegah penyebaran virus Covid-19,” tutup Shinto Silitonga. Rd