Penumpang Transjabodetabek Kepanasan Kehujanan, Fasilitas Jadi Kendala
JAKARTA, KOMPAS.com – Layanan bus Transjabodetabek kini menjadi transportasi publik untuk konektivitas antar wilayah menuju Jakarta atau sebaliknya.
Meski rutenya sudah diperluas sejak Juni 2025, namun di kota-kota di luar Jakarta masih belum menyediakan fasilitas halte untuk menunggu atau penurunan penumpang yang bisa dikatakan layak.
Penumpang masih harus antre atau turun di dekat halte atau atap permanen.
Baca juga: Motor Mogok Akibat Terobos Banjir: Ini Langkah Penanganan yang Benar
Mau tidak mau penumpang masih harus kepanasan atau kehujanan saat menggunakan layanan bus tersebut.
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, mengatakan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah setempat membuat fasilitas pendukung berupa halte yang layak dan aman pada layanan bus Transjabodetabek belum dapat direalisasikan.
KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi Bempah Sejumlah penumpang terlihat mengantre menaiki bus Transjabodetabek rute P11 Bogor-Blok M di Halte Botani Square, Selasa (1/7/2025).
Baca juga: Jangan Ambil Kiri, Ini Cara Aman Berkendara Motor Saat Jalan Banjir
Hingga saat ini, pengembangan transportasi masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau semuanya masih seperti sekarang, yakni berbasis APBD, begitu efisiensi anggaran dilakukan, maka bisa dipastikan tidak akan banyak perubahan dalam pembangunan transportasi publiknya, apalagi fasilitas pendukungnya. Dalam hal pengembangan kota yang ramah bagi bermobilitas,” katanya di acara Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026, Kamis (8/1/2026).
Kini dengan adanya efisiensi anggaran di pemerintah pusat, Nirwono mengatakan tentu akan berdampak kepada kota-kota di pinggir kota Jakarta.
Apalagi, secara nominal, APBD kota di luar Jakarta lebih rendah.
Maka dari itu sangat berpengaruh terhadap subsidi transportasi publik.
Maka itu, dari sisi optimistis, Nirwono menilai keterbatasan anggaran justru dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif melalui skema pembiayaan alternatif (creative financing), tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Pengembangan transportasi publik, trotoar, dan pusat pertumbuhan kota bisa dilakukan dengan skema di luar APBD,” katanya.
Sebab jika hanya mengandalkan APBD, bukan tidak mungkin masyarakat makin malas menggunakan transportasi umum karena fasilitasnya kurang memadai.
Pada akhirnya jumlah kendaraan pribadi kian meningkat, dan akan menimbulkan kemacetan.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
