Menurut pentolan LMP Babel itu, hasil dialog dengan masyarakat sangat memperihatinkan.
“Rata – rata kita tanyakan baik Penambang atau pedagang perekonomian mereka kurang baik, tidak beroperasinya pertambangan pendapatan masyarakat melemah,” ujar Johan.
Tokoh masyarakat setempat DD menyampaikan, kalau kebijakan dimaksud tidak pro rakyat.
“Kebijakan dibuat PJ Gubernur tidak pro rakyat, selama ini kehidupan keluarga saya sangat ketergantungan dari hasil tambang. Seharusnya PJ Gubernur sebelum buat kebijakan cipta lapangan pekerjaan terlebih dahulu,” jelas DD.
DD menyayangkan sikap APH saat penertiban aktivitas penambangan tebang pilih.
“Kami berharap LMP mampu membawa Aspirasi kami ,apalagi semacam adanya tebang pilih dari Aparat melakukan penertiban. malah TI kami dirusak saat kami tidak bekerja,”ujar DD.
Dampak kebijakan pertambangan juga dirasakan Nini pedagang pasar umum Belinyu.
“Sekaranglah jualan sepi, Kami pedagang berharap agar kegiatan tambang rakyat tetap berjalan seperti semula,” tutup Nini. Red