Ogi Prastomiyono menyampaikan, PP ini diperlukan sebagai payung hukum pelaksanaannya. Seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.
Ogi menjelaskan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

“Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan,” kata Ogi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/7/2024).

Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.

Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.

Karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.

Karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

“Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tutupnya. (Nia)

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, lomba menembak ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni menembak sasaran atau target, tembak reaksi, dan menembak eksekutif atau dual flat. Masing-masing kategori itu memiliki sub kategori.

Adapun lomba menembak ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 6 Juli. Lomba ini berlangsung hingga 14 Juli 2024.

Hingga hari ini, kata Trunoyudo, tercatat 1.095 peserta ikut meramaikan lomba ini. Kata dia, Peserta masih bisa bertambah mengingat Polri membuka pendaftaran on the spot.

“Peserta pada lomba menembak kapori Cup ini sudah tercatat sebanyak 1095 peserta yang terdiri dari kategori menembak sasaran sebanyak 582 peserta kemudian kategori tembak dual flat sebanyak 199 peserta dan kategori tembak reaksi sebanyak 314 peserta. Yang tentunya jumlah ini nanti masih akan bertambah karena terdapat tiga jenis lomba tembak yang sistem pendaftarannya on the spot,” ungkap Trunoyudo saat konferensi pers di Lapangan Perbakin, Senayan, Kamis (11/7/2024).

Dikatakan Trunoyudo, personel TNI-Polri, para pemimpin redaksi media, para pimpinan kementerian/lembaga, berpartisipasi dalam lomba ini di kategori duel flat. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam dua kategori lainnya.

Lebih lanjut, Trunoyudo mengatakan lomba ini selain sebagai rangkaian HUT Bhayangkara ke-78, juga sebagai langkah berkolaborasi. Adapun tujuannya yakni sebagai pembinaan atlet menembak.

“Maksud dan tujuan dari perlombaan menembak ini juga sebagai bagian daripada penjaringan dan bekerjasama dengan Perbakin untuk pembinaan atlet menembak baik tentunya sebagai atlet dan sipil maupun juga dari internal kepolisian serta melibatkan tiga angkatan baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” tuturnya.

Puncak acara lomba ini diadakan pada Sabtu 13 Juli 2024. Kapolri dijadwalkan akan hadir bersama pejabat TNI dan kementerian/lembaga.

“Bapak Kapolri juga akan ikut serta beserta dari kementerian/lembaga, dan TNI,” tutupnya. (Rud)

Kegiatan yang dibuka Presiden RI, Joko Widodo, dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dan diikuti bupati se-Indonesia.

Hadir juga mendampingi Bupati Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin, Kepala BPKAD Wahidin Amin, dan Kepala Bagian (Kabag) Kerja Sama Muhammad Ali.

“Iya, Rakernas Apkasi dan AOE sekaligus Apkasi Procurement Network Tahun 2024 ini dibuka Presiden RI Joko Widodo,” ungkap Ali sapaan Kabag Kerja Sama dalam keterangan yang diterima media ini.

Lebih lanjut Ali menyampaikan, Rakernas Apkasi dan Apkasi Otonomi Expo adalah agenda tahunan yang digelar Apkasi guna membahas isu-isu dan rencana strategis dalam pembangunan daerah, khususnya kabupaten. Dimana Apkasi ini beranggotakan 416 kabupaten se-Indonesia.

“Apkasi Otonomi Expo menjadi ajang untuk memamerkan potensi daerah, seperti kerajinan, kesenian hingga budaya. Dengan acara ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Apkasi juga menjadi platform untuk memperkenalkan produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan komoditi unggulan daerah, untuk memperluas target pemasaran.

Apkasi Otonomi Expo akan berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Juli 2024, di Hall A dan B Jakarta Convention Center, dan akan diikuti oleh ratusan stan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, kementerian, lembaga, termasuk BUMN dan perusahaan swasta nasional. (Rud)

Dalam acara itu, Nanang Ermanto turut didampingi, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, beserta Kepala BPKAD Wahidin Amin, dan Plt Sekretaris Inspektorat Marko Firzada.

Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengatakan, acara yang diagendakan akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo itu, merupakan acara tahunan dan di ikuti seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

“Acara hari ini memang sudah agenda tahunan yang digelar BPK RI,” ujar Nanang.

Nanang menambahkan, inti dari kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui lebih jelas dan langsung dari provinsi, kabupaten/kota terkait pengelolaan keuangan yang ada di wilayah masing-masing.

“Apalagi Lampung Selatan ini kan salah satu kabupaten yang dinilai BPK cukup baik dalam pengelolaan keuangan. Itu dibuktikan dengan beberapa kali kita mendapatkan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” kata Nanang.

Selain menghadiri undangan dari BPK RI tersebut, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto juga diagendakan akan menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga diselenggarakan di Jakarta. (Rud)

Lucia Karina, Direktur Public Affairs, Communications, and Sustainability CCEP Indonesia menyampaikan pentingnya peran Bank Sampah dalam mencapai target pengelolaan sampah yang dicanangkan Pemerintah Indonesia.

“Bank Sampah bukan sekadar wadah pengumpulan sampah, melainkan katalis perubahan pola pikir masyarakat tentang pengelolaan sumber daya. Melalui Bank Sampah, kita dapat mengubah paradigma sampah dari masalah menjadi sumber daya ekonomi dan sosial,” ujar Karina.

Lebih lanjut, Karina menjelaskan bahwa Bank Sampah memiliki peran penting dalam mendorong perilaku pemilahan sampah, menciptakan nilai ekonomi, memberdayakan perempuan, hingga menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan gender.

Mengingat peran krusial tersebut, CCEP Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung transformasi Bank Sampah di Indonesia.

Karina mengungkapkan, bahwa Bank Sampah menghadapi berbagai tantangan dalam keberlangsungan operasionalnya. Berdasarkan temuan di lapangan, tantangan tersebut meliputi kurangnya pembeli tetap bahan daur ulang, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah dan keterampilan bisnis, fluktuasi harga material daur ulang, hingga hambatan peningkatan skala operasional dan kurangnya dukungan infrastruktur pengelolaan sampah di berbagai daerah.

Akibatnya, banyak Bank Sampah yang tidak berumur panjang dan tidak dapat beroperasi secara optimal. Menanggapi tantangan-tantangan tersebut, CCEP Indonesia menghadirkan beberapa inisiatif inovatif untuk mendukung transformasi Bank Sampah. Inisiatif-inisiatif ini mencakup pelatihan manajemen dan keterampilan bisnis, pendampingan teknis untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengembangan produk daur ulang bernilai tambah, pembukaan pasar baru untuk produk daur ulang, serta kolaborasi multi-pemangku kepentingan. CCEP Indonesia juga
melibatkan kemajuan teknologi dan digitalisasi dalam upaya mendukung transformasi Bank Sampah.

Salah satu contoh keberhasilan dukungan CCEP Indonesia terhadap Bank Sampah dapat dilihat di Kota Metro, Provinsi Lampung. Melalui kolaborasi sinergis, Bank Sampah Metro Lampung saat ini telah berhasil menerapkan tata kelola persampahan tingkat kota yang berkelanjutan. Program-program yang diterapkan meliputi jaminan kerja sama tetap pembelian kemasan plastik PET, pelatihan intensif manajemen dan kewirausahaan, pengembangan produk daur ulang bernilai tambah, digitalisasi bank sampah, serta pendampingan akses ke insitusi keuangan dan pendidikan. (Rud)

“Menariknya justru karena polisi memulai, dengan secara terbuka men-declare itu, dan kemudian harusnya itu menjadi bola salju untuk instansi lain. Karena di undang-undang ketenagakerjaan kan sudah lama itu aturan 1 banding 100, kalau nggak salah. Jadi ada 1 pekerja disabilitas banding 1 pekerja yang non-disabilitas,” kata Widi Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2024).

Widi juga berharap Polri sudah mempersiapkan dengan matang pengembangan kualitas serta pembinaan karier anggotanya yang berasal dari kelompok disabilitas. Widi menyebut kebijakan rekrutmen disabilitas akan membawa dampak positif pada Polri, jika pola pikir polisi non-disabilitas kepada polisi disabilitas setara.

“Supaya juga menunjukkan komitmen kepolisian menjadi pionir dalam dunia kerja untuk disabilitas. Nah memang spesifik kalau kita melihat dalam konteks kesempatan dan peluang yang diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas, pertama-tama tentu mindset atau cara pandang harusnya dimiliki juga oleh instansi pemerintah, termasuk kepolisian,” ujar Widi.

Widi menuturkan langkah Polri dalam melakukan affirmative action pada kelompok disabilitas dalam proses rekrutmen anggota, termasuk wujud pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Oleh sebab itu dia berharap Polri juga sudah menyiapkan instrumen, sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas polisi disabilitas secara menyeluruh.

“Kalau mereka sudah memahami bahwa affirmative action ini menjadi hak penyandang disabilitas, maka tentunya kepolisian juga sudah menyiapkan instrumen dengan segala regulasi yang menyertainya, yang membuat penyandang disabilitas, itu nanti betul-betul mengikuti proses itu dengan setara tadi. Mesti dirumuskan secara komprehensif,” terang Widi.

“Saya mendorong agar kepolisian lebih dari sekedar membuka lowongan atau rekrut di depan, tapi siapkan semuanya sampai ke (titik) mereka (penyandang disabilitas) bisa mandiri, menunjukkan kemampuan dirinya ya secara leluasa,” imbuh dia.

Widi optimis polisi berlatar belakang disabilitas mampu bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan kompetensinya bila didukung oleh instrumen kerja, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan mereka oleh Polri. “Dan nanti akan terbukti kalo memang penyandang disabilitas tuh sebenarnya bukan nggak mampu. Tapi hanya persoalan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang belum diputus itu,” ucap Widi.

Karena Polri telah merekrut anggota dari kelompok disabilitas, Widi lebih lanjut berpendapat, perlunya aturan yang menjelaskan tentang jenjang karier anggota tersebut. Widi menyebut bila ada aturan soal pembinaan dan pengembangan karier bagi polisi dari kelompok disabilitas, maka akan tergambar Polri yang maju.

“Intinya kalau orang bekerja kan pasti harus punya jenjang karier. Nah karier ada tahapan yang harus dilewati. Nah tahapan yang harus dilewati ini, pertanyaannya adalah: ‘Apakah itu memungkinkan bagi mereka juga untuk mengikutinya’,” tanya Widi.

“Meskipun katakanlah belum ada aturan yang detail tentang itu, kan enggak ada salahnya Polri sedikit lebih maju, progresif untuk menyiapkan itu semua,” tambah Widi. (*Safri)

JAKARTA ( Lintasmedia.news) : – 10 Juni 2024. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Mei 2024 menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil yang didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah ketidakpastian global akibat masih tingginya tensi geopolitik, potensi meluasnya perang dagang, serta kinerja perekonomian global yang masih di bawah ekspektasi.

Berikut prediksi susunan pemain skuad Garuda. Timnas Indonesia VS Irak.Jordi Amat diusir wasit pada menit ke-59 dalam kekalahan 0-2 Timnas Indonesia dari Irak pada Kamis (6/6/2024).

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Filipina: Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 untuk memaksimalkan kekuatan Timnas Indonesia di lini tengah dan depan. Formasi ini juga diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia yang ditinggal Jordi Amat.

Posisi kiper diperkirakan bakal tetap diberikan kepada Ernando Ari terlepas dari blunder fatalnya di laga Irak. Sementara trio bek tengah kemungkinan diisi Rizky Ridho, Jay Idzes dan Justin Hubner.

Untuk dua wingback kanan, Shin Tae-yong kemungkinan bakal mengandalkan kapten Asnawi Mangkualam yang di laga kontra Irak cuma bermain dari bangku cadangan.

Sementara di wingback kiri, Pratama Arhan jadi favorit dibandingkan Shayne Pattynama.
Ivar Jenner dan Thom Haye diprediksi akan menjadi duet maut di lini tengah Timnas Indonesia. Ivar Jenner, pemain muda berbakat milik FC Utrecht, memiliki visi dan kontrol bola yang baik, sedangkan Thom Haye dikenal dengan kemampuannya dalam menjaga tempo permainan.

Marselino Ferdinan dan Rafael Struick diprediksi akan menjadi starter di lini depan Timnas Indonesia. Keduanya akan bahu membahu dengan striker Groningen FC, Ragnar Oratmangoen. (**)

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPP PWRI) Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn menyampaikan hal itu, melalui keterangan di Jakarta, Selasa 14 Mei 2024.

“ Pelarangan jurnalisme investigasi ini sangat bertentangan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat. Masyarakat harus menerima informasi yang utuh terkait dugaan tindakan-tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara. Dan hal itu bisa dilakukan dengan melakukan investigasi yang akurat, kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.” kata Suriyanto.

Menurut UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada pasal 1 ayat 2. informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Suriyanto yang juga pakar hukum pers ini menyebut, apabila pelarangan jurnalisme investigasi itu diberlakukan, akan mendorong maraknya perilaku koruptif oleh pejabat publik, karena masyarakat tidak berdaya untuk melakukan kontrol sosial.

Jurnalisme investigasi, kata Suriyanto, memungkinkan masyarakat mengawasi sejauh mana proses hukum dijalankan terhadap indikasi penyelewengan kekuasaan negara.

“Pelarangan jurnalisme investigasi bertentangan dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers. Jika RUU tersebut disahkan, masyarakat akan kehilangan kontrol terhadap proses investigasi kasus hukum. Negara jangan membatasi terhadap akses publik terkait skandal korupsi oleh aparatur negara,” ungkapnya.

Selain itu, kata Suriyanto, pelarangan jurnalisme investigasi berpotensi melahirkan kewenangan kekuasaan yang semena-mena, dan memberangus prinsip-prinsip jurnalistik. (**Red)