Atasi Polusi Udara Jakarta, Menteri LH Dorong Relokasi Kawasan Industri
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis berskala besar untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Langkah tersebut mencakup relokasi kawasan industri, transisi energi bersih, hingga penertiban pembakaran lahan terbuka.
Menurut Hanif, penanganan kualitas udara ibu kota membutuhkan tindakan operasional yang komprehensif. Berdasarkan kajian terbaru dari Bank Dunia (World Bank), sektor industri menyumbang porsi signifikan terhadap memburuknya kualitas udara di Jakarta.
“Kita ada 48 kawasan industri di Jakarta. Ini menyumbang hampir 30 persen (polusi) dari kajian World Bank terbaru. Semua pembakaran dalam bentuk boiler dan pembangkit energinya berkontribusi 30 sampai 35 persen terhadap kualitas udara Jakarta,” ujar Hanif, Jumat (10/4/2026).
Sebagai solusi jangka panjang, Hanif mengatakan kawasan industri perlu digeser ke luar wilayah Jabodetabek dengan skema kompensasi dari pemerintah pada masa mendatang. Untuk solusi jangka menengah, pemerintah akan menindak tegas penggunaan bahan bakar beremisi tinggi di dalam kota.
“Tidak boleh ada batu bara masuk kota. Kalau bisa gunakan tenaga yang ramah lingkungan, syukur-syukur yang renewable (terbarukan),” tegasnya.
Ia juga mendorong optimalisasi panel surya atap, meski mengakui perlunya harmonisasi perizinan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebagai langkah darurat, Hanif mewacanakan pelarangan bagi industri yang masih menggunakan cerobong asap untuk beroperasi di Jabodetabek guna menekan tekanan udara kotor.
Selain industri, sektor transportasi masih menjadi penyebab utama polusi udara. Hanif menyoroti tingginya populasi kendaraan bermotor di Jabodetabek yang mencapai lebih dari 33 juta unit, ditambah dengan belum tersedianya bahan bakar minyak (BBM) yang sepenuhnya ramah lingkungan.
“Kandungan sulfur dari BBM kita masih di angka lebih dari 50 part per million (ppm), bahkan BBM subsidi kita rata-rata masih di angka seribuan (ppm),” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut atas program Presiden Prabowo Subianto, Kementerian LH mendorong penerapan Biodiesel 50 persen (B50) yang difokuskan penggunaannya di Jakarta guna menurunkan kandungan sulfur secara masif. Bersamaan dengan itu, pemerintah akan mempercepat ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi massal dan pribadi.
Faktor ketiga penyumbang polusi adalah pembakaran lahan terbuka yang menyumbang sekitar 17 persen polusi di Jabodetabek. Asap dari pembakaran sampah rumah tangga hingga biomassa sisa panen padi terjebak di langit Jabodetabek akibat konvergensi angin.
Langkah-langkah strategis ini, kata Hanif, juga merupakan tindak lanjut pemerintah atas putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2024 terkait gugatan warga negara (citizen lawsuit) mengenai polusi udara Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
“Bapak Presiden meminta dan memerintahkan saya untuk melakukan langkah-langkah penanganan dan menyampaikan ke publik langkah apa yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas udara Jakarta guna memenuhi arahan dari putusan pengadilan tersebut,” pungkas Hanif.
