Hotspot Nasional Menurun, Kemenhut Perkuat Penindakan Pelanggaran di Kawasan Hutan

Jakarta, sinarindonesia.id – Kementerian Kehutanan mencatat penurunan jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional. Hingga Sabtu 31 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, terpantau sebanyak 96 hotspot atau berkurang 64 titik dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 160 titik.

Meski secara nasional menunjukkan tren penurunan, pemerintah masih mewaspadai perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di enam provinsi prioritas pengendalian.

Berdasarkan data pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan, dari enam provinsi tersebut terdapat 19 hotspot high confidence. Kalimantan Tengah menjadi penyumbang terbanyak dengan 15 titik, disusul Sumatera Selatan tiga titik dan Kalimantan Selatan satu titik.

Sementara itu, Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau tidak terdeteksi hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Kondisi di Kalimantan Tengah menjadi perhatian khusus karena jumlah hotspot meningkat dari 12 titik pada hari sebelumnya menjadi 15 titik. Selain itu, karakteristik lahan gambut membuat api dan bara berpotensi bertahan di bawah permukaan tanah meskipun tidak lagi terlihat nyala api.

Karena itu, kegiatan pemadaman, pembasahan lahan, penyisiran bara, mopping up, hingga patroli terus dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut mengawal langsung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan lapangan, Menhut meninjau kawasan bekas kebakaran guna memastikan kondisi pascakebakaran sekaligus mencegah kawasan tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.

Bersama jajaran Kementerian Kehutanan, Raja Juli memeriksa kondisi kawasan menggunakan drone untuk mendapatkan gambaran lebih luas. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke sejumlah titik yang sebelumnya terdampak kebakaran.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga melakukan operasi pengawasan dan penegakan hukum kehutanan. Tim memasang papan larangan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan, memeriksa aktivitas serta kendaraan di sekitar lokasi, dan mengecek temuan kayu maupun kondisi kawasan.

Petugas Penegakan Hukum Kehutanan turut melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah pihak yang ditemukan berada di lokasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami aktivitas yang berlangsung, sedangkan proses selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan alat bukti.

Raja Juli menegaskan, kawasan hutan yang telah mengalami kebakaran tidak boleh dimanfaatkan sebagai tempat aktivitas ilegal ataupun dialihkan penggunaannya secara melanggar hukum.

Pengawasan pascakebakaran, menurutnya, menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian karhutla. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan mencegah munculnya kembali titik api, tetapi juga melindungi kawasan hutan dari penguasaan dan pemanfaatan secara ilegal.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan terus memperkuat penindakan terhadap dugaan pelanggaran di kawasan hutan, termasuk perkara yang berkaitan dengan karhutla.

Dalam proses penanganan perkara, Ditjen Gakkumhut telah menetapkan PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah sebagai tersangka korporasi setelah melalui penyidikan dan pendalaman alat bukti.

Upaya penegakan hukum tersebut berjalan beriringan dengan operasi pengendalian api yang melibatkan berbagai unsur. Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, relawan, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya terus melakukan patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman, pembasahan, penyisiran bara, mopping up, serta pendinginan.

Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa penurunan hotspot nasional dari 160 menjadi 96 titik merupakan perkembangan positif. Namun, kondisi di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa upaya pengendalian belum dapat dihentikan.

Kementerian juga menegaskan bahwa jumlah hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20.

Seluruh indikasi tersebut masih harus diverifikasi melalui patroli dan pemeriksaan langsung di lapangan atau groundcheck.

Keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah hotspot, tetapi juga dari kepastian bahwa api dan bara telah padam sepenuhnya, kebakaran tidak kembali terjadi, kawasan bekas kebakaran terlindungi, serta masyarakat tetap aman.

Selain itu, setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)

Sumber: Sinar Indonesia. Baca selengkapnya di sumber