Bamsoet: KADIN Harus Jadi Benteng Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Global

JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pelemahan nilai tukar rupiah, ketidakpastian geopolitik, tekanan daya beli masyarakat, hingga perubahan arah perdagangan global menjadi tantangan serius bagi perekonomian Indonesia. Namun, situasi tersebut dinilai bukan alasan bagi dunia usaha untuk berhenti bergerak. Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong Indonesia naik kelas.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, dalam catatan strategisnya terkait Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN Indonesia.

Menurut Bamsoet, dunia usaha, khususnya anggota KADIN, harus mengambil peran lebih nyata dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pengusaha tidak cukup hanya menjadi pelaku pasar, tetapi juga harus tampil sebagai mitra strategis negara dalam menjaga produksi, lapangan kerja, dan kepercayaan ekonomi.

“Perekonomian Indonesia sedang diuji oleh pelemahan nilai tukar rupiah, ketidakpastian geopolitik, tekanan terhadap daya beli, serta perubahan arah perdagangan global. Namun, tantangan ini tidak boleh dibaca sebagai alasan untuk berhenti,” ujarnya, Jumat (30/10/2026).

Bamsoet menilai, fondasi ekonomi Indonesia sejatinya masih cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,29% secara tahunan pada triwulan II-2026, sedangkan pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45%.

Sementara itu, inflasi September 2026 berada pada level 3,28%. Realisasi investasi semester I-2026 juga mencapai Rp1.010,6 triliun dengan penyerapan hampir 1,45 juta tenaga kerja langsung.

Data tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa mesin ekonomi nasional masih bergerak. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut berlangsung lebih merata, produktif, dan memiliki ketahanan menghadapi berbagai guncangan eksternal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bamsoet menggarisbawahi tujuh agenda strategis yang perlu menjadi perhatian KADIN Indonesia.

Pertama, menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan produksi dalam negeri dan efisiensi biaya. Dunia usaha didorong memperbaiki rantai pasok, memperpendek jalur distribusi, memperkuat kemitraan antarpelaku usaha, serta meningkatkan penggunaan bahan baku lokal yang kompetitif.

KADIN di tingkat pusat maupun daerah juga diharapkan membangun business matching antara industri besar, UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan produsen lokal. Langkah ini penting untuk menciptakan kepastian pasar sekaligus menjaga stabilitas harga.

Kedua, memperkuat ketahanan dunia usaha terhadap risiko nilai tukar. Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya bahan baku, mesin, dan komponen impor. Karena itu, perusahaan perlu lebih disiplin menerapkan lindung nilai atau hedging, memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra, serta menata kembali struktur utang dan kebutuhan devisa.

Dalam hal ini, KADIN diharapkan menjadi jembatan antara perbankan, Bank Indonesia, dan dunia usaha untuk memperluas literasi serta akses terhadap instrumen perlindungan nilai, terutama bagi eksportir dan industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Ketiga, menjadikan ekspor sebagai gerakan bersama, bukan hanya urusan perusahaan besar.

Bamsoet mencatat, nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 193,64 miliar dolar AS atau tumbuh 4,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, impor tumbuh jauh lebih cepat, yakni 19,84%.

Kondisi tersebut harus menjadi peringatan sekaligus peluang bagi dunia usaha untuk memperluas pasar ekspor. KADIN dapat membantu pelaku usaha melalui konsolidasi produk, standardisasi mutu, sertifikasi internasional, penguatan merek, promosi digital, serta koneksi langsung dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

“Setiap kenaikan ekspor berarti tambahan devisa, perluasan produksi, dan pembukaan kesempatan kerja,” tegasnya.

Keempat, memperluas hilirisasi industri agar tidak hanya bertumpu pada sektor mineral. Investasi hilirisasi pada semester I-2026 tercatat mencapai Rp300,1 triliun atau hampir 30% dari total investasi nasional.

Menurut Bamsoet, momentum tersebut perlu diperluas ke sektor agroindustri, perikanan, perkebunan, pangan olahan, farmasi, tekstil, industri kreatif, hingga energi terbarukan.

Indonesia, katanya, tidak boleh terus-menerus hanya menjual bahan mentah. Nilai tambah, teknologi, desain, merek, dan keahlian tenaga kerja nasional harus menjadi bagian penting dari produk yang dihasilkan industri dalam negeri.

Kelima, menjadikan penciptaan lapangan kerja berkualitas sebagai ukuran keberhasilan investasi. Investasi tidak semestinya hanya dinilai dari besarnya komitmen modal, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pekerjaan, mendorong transfer teknologi, menggunakan pemasok lokal, dan menggerakkan perekonomian daerah.

Bamsoet juga mendorong pengusaha besar membuka ruang lebih luas bagi UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional. Kemitraan yang sehat diharapkan mampu menjadikan UMKM sebagai pemasok yang memiliki standar kualitas, akses pembiayaan, serta kesiapan menembus pasar ekspor.

Keenam, memperkuat ketahanan pangan dan energi. Dunia usaha didorong berinvestasi dalam pergudangan, cold chain, pengolahan hasil panen, irigasi modern, pupuk, benih, serta digitalisasi distribusi untuk mengantisipasi tekanan inflasi pangan akibat gangguan cuaca dan produksi.

Di sektor energi, investasi pada efisiensi energi, energi baru terbarukan, bioenergi, dan teknologi rendah karbon dinilai bukan sekadar tanggung jawab lingkungan, melainkan juga strategi untuk menekan biaya produksi dan memperkuat daya saing jangka panjang.

Ketujuh, memperkuat tradisi dialog kebijakan yang objektif dan solutif antara dunia usaha dan pemerintah.

Persoalan perizinan, logistik, pembiayaan, perpajakan, ketenagakerjaan, hingga kepastian hukum perlu disampaikan secara terbuka, berbasis data, dan disertai solusi yang dapat dilaksanakan.

Bamsoet menekankan, pemerintah membutuhkan kritik yang membangun, sementara dunia usaha membutuhkan regulasi yang konsisten dan kepastian berusaha. Hubungan keduanya harus dibangun sebagai kemitraan strategis, bukan sekadar hubungan transaksional.

Lebih jauh, Bamsoet mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan pemerintah maupun besaran angka dalam APBN.

Menurutnya, perekonomian nasional juga dibangun melalui aktivitas nyata masyarakat dan dunia usaha setiap hari. Mulai dari pabrik yang terus berproduksi, UMKM yang berani memperluas pasar, petani yang tetap menanam, nelayan yang melaut, pekerja yang meningkatkan keterampilan, hingga pengusaha yang memilih bertahan dan berinvestasi di dalam negeri.

Dalam konteks tersebut, KADIN Indonesia memiliki posisi strategis untuk menyatukan berbagai kekuatan ekonomi nasional.

Ketika pengusaha besar membimbing pelaku usaha kecil, investasi diarahkan pada penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja, ekspor diperluas, serta dunia usaha terlibat aktif menyelesaikan persoalan masyarakat, tekanan ekonomi justru dapat menjadi momentum transformasi.

Bamsoet optimistis, melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun perekonomian yang lebih mandiri, produktif, dan berkeadilan.

“Tekanan ekonomi tidak akan melemahkan bangsa ini. Sebaliknya, tekanan itu dapat menjadi momentum untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri, lebih produktif, dan lebih berkeadilan,” pungkasnya.

Momentum Rapimnas KADIN Indonesia, dengan demikian, diharapkan tidak berhenti sebagai forum konsolidasi organisasi, tetapi menjadi titik penguatan komitmen dunia usaha untuk ikut mengantarkan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.(*)

Sumber: CAKRAWARTA. Baca selengkapnya di sumber