Lapas Batulicin Hadiri Penguatan Sinergi Lintas Sektor

Martapura, INFO PAS — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Batulicin menghadiri pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Masyarakat Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) yang membahas kolaborasi lintas sektor dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Kepala Lapas Batulicin, Thoha Yahya Umar Sidiq, bersama petugas mengikuti kegiatan tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, Kamis (22/10/2026), untuk memperkuat pemahaman mengenai peran berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan.

FGD yang melibatkan wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar tersebut mengangkat tema "Sinergi Aparat Penegak Hukum, TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Implementasi KUHP Nasional melalui Kelompok Masyarakat Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter)". Forum ini membahas pentingnya kerja sama antara aparat penegak hukum, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung penerapan KUHP Nasional, khususnya melalui keterlibatan berbagai pihak dalam pembimbingan dan integrasi sosial.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Erwedi Supriyatno, bersama Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin membuka kegiatan tersebut. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para peserta untuk bertukar pandangan, menyamakan pemahaman, serta mengidentifikasi kebutuhan koordinasi antarlembaga agar setiap pihak dapat menjalankan perannya sesuai tugas dan kewenangan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Erwedi Supriyatno, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi KUHP Nasional melalui pelibatan kelompok masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan selaras dengan tujuan pembimbingan serta integrasi sosial.

"Implementasi KUHP Nasional memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai unsur, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Melalui Kelayan Binter, sinergi tersebut diharapkan semakin kuat sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi proses pembimbingan serta reintegrasi sosial," ujar Erwedi Supriyatno.

Kepala Lapas Batulicin, Thoha Yahya Umar Sidiq, menyampaikan bahwa kegiatan FGD tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperluas wawasan dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi implementasi KUHP Nasional. Ia menilai, pemahaman yang selaras antarpemangku kepentingan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat didukung melalui peran yang jelas dan kolaborasi yang berkelanjutan.

"Implementasi KUHP Nasional membutuhkan pemahaman yang selaras dan kolaborasi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kami berharap forum ini mendorong koordinasi yang berkelanjutan sehingga setiap pihak dapat berkontribusi sesuai perannya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan penguatan integrasi sosial," ujar Thoha Yahya Umar Sidiq.

Keikutsertaan Lapas Batulicin dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Pemahaman dan koordinasi yang terbangun diharapkan dapat menjadi bekal dalam mendukung penerapan kebijakan yang berorientasi pada pembimbingan, integrasi sosial, dan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui FGD Kelayan Binter, kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan semakin terarah dalam mendukung implementasi KUHP Nasional. Lapas Batulicin berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang efektif dan berkelanjutan. (mnf)

Sumber: Kompasiana.com. Baca selengkapnya di sumber