Dynamic Harmonization Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesi

Indonesia merupakan negara hukum yang berdiri di atas pilar pluralisme hukum (legal pluralism). Perjumpaan antara hukum adat, hukum Barat warisan kolonial, dan hukum Islam membentuk tatanan hukum nasional yang kaya sekaligus kompleks. Sejarah mencatat bahwa posisi hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia senantiasa mengalami dinamika politik yang intens, melibatkan perdebatan ideologis antara kelompok Islamis, nasionalis, dan sekuler. Dalam era modern yang dipenuhi tantangan globalisasi dan multikulturalisme, pemaknaan terhadap hukum Islam tidak lagi sebatas normativitas ritual keagamaan, melainkan bagaimana nilai-nilainya dapat ditransformasikan menjadi hukum positif yang responsive dan memberikan solusi substantif atas berbagai persoalan kebangsaan. Tulisan ini disusun secara komprehensif tanpa bentuk perpoinan untuk menguraikan analisis ilmiah terkait tantangan, pembentukan, akseptabilitas, solusi kebangsaan, serta tinjauan literatur politik hukum Islam.

1. Berikan analisis tantangan dalam penerapan hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional?

Penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan mendasar yang mencakup aspek ideologis, metodologis, hingga teknis yuridis. Tantangan terbesar terletak pada proses transformasi hukum Islam yang berkarakteristik unwritten law dan kaya akan khazanah fikih klasik yang bersifat multi-mazhab menjadi hukum positif (written law) yang mensyaratkan kodifikasi, kepastian hukum, serta daya ikat secara universal bagi seluruh warga negara. Di samping itu, kerap muncul resistensi ideologis dari sebagian kelompok masyarakat yang mengkhawatirkan bahwa penyerapan hukum Islam ke dalam perundang-undangan positif dapat memicu diskriminasi hukum, mengancam prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law), serta mencederai komitmen kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Stagnasi dalam pemikiran fikih juga menjadi hambatan tersendiri ketika teks-teks hukum klasik kerap kali canggung dalam merespons dinamika kontemporer seperti perbankan digital, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak-hak masyarakat multikultural. Kondisi ini diperparah oleh tumpang tindih (overlapping) regulasi akibat pluralisme hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi secara harmonis antara norma Islam, adat, dan hukum nasional.

2. Bagaimana Upaya Hukum Islam menjadi salah satu bahan pembentukan hukum nasional?

Upaya menempatkan hukum Islam sebagai bahan utama pembentukan hukum nasional dilakukan melalui proses akumulasi sejarah, pergeseran teori hukum, dan perjuangan politik legislasi yang sistematis. Secara historis dan teoritis, pemikiran hukum di Indonesia bergerak dari Receptio Theory buatan kolonial yang mengebiri hukum Islam, menuju teori Receptio A Contrario dan Teori Eksistensi yang digagas oleh para ahli hukum nasional seperti Hazairin dan Sayuti Thalib, yang menegaskan bahwa hukum Islam berlaku secara mandiri bagi umat Islam dan menjadi sumber material penting bagi hukum positif. Pembentukan hukum nasional kemudian dilakukan dengan mentransformasikan substansi syariat ke dalam produk perundang-undangan, baik yang berlaku khusus bagi umat Islam seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Wakaf, maupun yang berlaku universal bagi seluruh warga negara seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta regulasi Surat Berharga Syariah Negara. Peran aktif institusi judisial melalui yurisprudensi Peradilan Agama dan positivisasi fatwa Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia turut memperkokoh kedudukan hukum Islam sebagai bahan baku penyusunan hukum nasional yang sah dan operasional.

3. Mengapa hukum Islam dapat diterima menjadi hukum yang hidup dalam Masyarakat plural Indonesia?

Hukum Islam dapat diterima secara luas sebagai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat plural Indonesia karena memiliki kelenturan, fleksibilitas, dan daya adaptasi yang sangat tinggi terhadap realitas sosio-kultural. Kemampuan adaptasi ini berakar pada prinsip utama Maqasid asy-Syariah yang berorientasi pada mewujudkan kemaslahatan publik (jalb al-masalih) dan menghindarkan kerusakan (dar'u al-mafasid). Nilai-nilai dasar hukum Islam seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan sangat sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, nilai-nilai Pancasila, serta semangat Kebhinekaan. Selain itu, hukum Islam mengadopsi kaidah Al-'Adah Muhakkamah, yakni mengakomodasi adat istiadat dan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip mendasar agama. Akulturasi yang harmonis antara norma Islam dan adat membuat hukum Islam dirasakan sebagai bagian dari identitas lokal yang ramah dan inklusif. Di Indonesia, hukum Islam tidak dihadirkan melalui pemaksaan formalisme simbolik yang kaku, melainkan melalui penyerapan substansi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepatutan yang secara nyata memberikan perlindungan dan ketenteraman bagi masyarakat majemuk.

4. Apa Solusi anda sebagai mahasiswa dan ahli hukum Islam dalam mendorong Hukum Islam sebagai Solusi dalam masalah-masalah kebangsaan di Indonesia saat ini dan masa depan?

Sebagai mahasiswa dan akademisi hukum Islam, solusi konkrit untuk mendorong hukum Islam sebagai jawaban atas problematika kebangsaan adalah dengan mengusung rekonstruksi pemikiran hukum yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa. Langkah strategis ini dimulai dengan memperkuat epistemologi fikih kebangsaan dan fikih kebhinekaan yang mampu menjawab isu-isu kontemporer, seperti merumuskan fikih antikorupsi untuk memperkuat integritas tata kelola pemerintahan, fikih lingkungan (fikih al-biah) untuk mengatasi krisis ekologi, serta fikih perlindungan konsumen dalam ekonomi digital. Selanjutnya, potensi kelembagaan hukum Islam seperti zakat, wakaf produktif, dan instrumen keuangan syariah harus dioptimalkan melalui regulasi yang profesional untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memperkuat ketahanan nasional. Di samping itu, penting untuk senantiasa menginternalisasikan paradigma Wasathiyah atau moderasi beragama dalam penegakan hukum, sehingga hukum Islam tidak pernah dijadikan alat politisasi yang memecah belah, melainkan hadir sebagai instrumen pemersatu yang menunjang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Jelaskan judul buku, nama pengarang dan kesimpulan tentang buku yang anda review, inspirasi apa yang anda dapat setelah membaca buku tersebut!

Kajian ini mereview buku berjudul "Politik Hukum Islam di Indonesia: Antara Teks dan Realitas Sosio-Politik" yang ditulis oleh Dr. Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.. Buku ini menyajikan analisis mendalam mengenai pasang surut perjalanan legislasi berperspektif Islam di Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan hingga era reformasi modern. Penulis menyimpulkan bahwa positivisasi hukum Islam di Indonesia berhasil diwujudkan bukan melalui jalan teokrasi atau pemaksaan ideologis, melainkan melalui mekanisme demokratis, musyawarah, kesepakatan politik yang inklusif, serta pembuktian bahwa norma Islam mampu menghadirkan kemaslahatan nyata bagi publik. Inspirasi mendasar yang diperoleh setelah membaca karya ini adalah kesadaran bahwa sarjana hukum Islam modern tidak boleh berpuas diri dengan pemahaman fikih tekstual yang dogmatis. Seorang ahli hukum Islam dituntut untuk menguasai metodologi hukum modern, memahami pemetaan sosio-politik pembuatan undang-undang, serta memiliki keterampilan merumuskan nilai-nilai normatif syariat ke dalam bahasa hukum positif yang rasional, berkeadilan, dan teruji secara akademis demi kemajuan bangsa Indonesia.

Secara keseluruhan, hukum Islam merupakan pilar yang sangat vital dan tak terpisahkan dalam panggung hukum nasional Indonesia.

#muhammadjulijanto #uts26 #sphii26 #fasyauinsolo #uinradenmassaidsurakarta #uinsolo #uinsurakarta.

Sumber: Kompasiana.com. Baca selengkapnya di sumber