Rizki Faisal Dorong Kajian Status Bencana Nasional Karhutla

Meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia mendorong anggota DPR RI Rizki Faisal meminta pemerintah mengkaji penetapan status bencana nasional. Desakan ini muncul karena kebakaran telah berdampak pada lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat, sebagaimana dilansir dari Indoposco pada Rabu (21/10/2026).

Data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026 mencatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla. Sementara itu, pemantauan Auriga Nusantara memperkirakan luas lahan terbakar selama Januari hingga Agustus 2026 telah melampaui 637 ribu hektare.

Rizki menilai skala kebakaran dan dampaknya perlu menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas penanganan karhutla. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan status bencana nasional dengan tetap mengikuti kriteria dan mekanisme yang berlaku.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Dampaknya sudah sangat luas, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat," ujar Rizki Faisal, anggota DPR RI.

Menurut Rizki, penanganan kebakaran membutuhkan pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan di lapangan serta koordinasi yang lebih kuat antara kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Langkah terpadu diperlukan agar respons terhadap dampak kebakaran tidak terhambat oleh kepentingan sektoral.

"Jangan sampai penanganan berjalan sendiri-sendiri ketika dampaknya sudah meluas. Kita membutuhkan koordinasi yang kuat, respons cepat, dan perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak," tegas Rizki.

Selain pengendalian api, Rizki menekankan pentingnya perlindungan langsung bagi masyarakat yang terkena dampak asap. Pemerintah didorong memperkuat layanan kesehatan, memenuhi kebutuhan dasar warga, serta membantu pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.

Ia juga menegaskan bahwa penilaian terhadap status bencana nasional perlu sejalan dengan prioritas keselamatan masyarakat dan percepatan pemadaman kebakaran.

"Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang dibutuhkan, sembari mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran meluas," jelas Rizki.

Rizki turut mengingatkan potensi penyebaran asap karhutla hingga melintasi batas negara. Menurutnya, kerja sama internasional dapat dioptimalkan jika diperlukan untuk membantu pengendalian kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap lintas negara.

Ia menilai penanggulangan karhutla juga perlu mencakup perlindungan habitat satwa dan pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.

"Penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi manusia, menjaga habitat satwa, dan memulihkan lingkungan yang rusak," tambah Rizki.

Sumber: www.suaralandak.co.id. Baca selengkapnya di sumber