Iran Tunjuk Mehrdad Akhlaghi sebagai Menhan dan Ancam AS

LensaHukum.co.id, Iran memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah akan menghadapi dampak besar jika Washington kembali melancarkan operasi militer terhadap Teheran. Ancaman tersebut disampaikan Mehrdad Akhlaghi pada Minggu, 18 Oktober 2026, setelah parlemen Iran menyetujui pengangkatannya sebagai menteri pertahanan untuk menggantikan Aziz Nasirzadeh yang tewas dalam serangan gabungan AS-Israel pada Februari.

Menurut laporan kantor berita AFP dan media pemerintah Iran, Akhlaghi memperoleh 237 suara dukungan dari total 277 suara dalam pemungutan suara parlemen. Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya mencalonkan Akhlaghi pada 5 Oktober 2026 untuk mengisi jabatan yang kosong setelah kematian pendahulunya.

Akhlaghi menyampaikan ancamannya kepada wartawan tidak lama setelah memperoleh persetujuan parlemen. Ia menyatakan bahwa kemungkinan serangan terhadap Iran akan membawa konsekuensi bagi Amerika Serikat maupun kawasan Timur Tengah.

Dalam pernyataannya setelah pengangkatan, Akhlaghi mengatakan:

"Jika AS menyerang kami, mereka sendiri dan kawasan ini akan mengalami kerusakan yang sangat besar," ujar Mehrdad Akhlaghi, Menteri Pertahanan Iran.

Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa ancaman pembalasan Iran akan membuat Washington mempertimbangkan kembali kemungkinan melanjutkan serangan militernya.

"Masyarakat dapat merasa tenang karena mereka kemungkinan besar tidak akan berani menyerang kami," ujar Akhlaghi.

Pengangkatan Akhlaghi berlangsung hampir delapan bulan setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Serangan terhadap kompleks kepemimpinan Iran tersebut menewaskan Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh, Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei, serta sejumlah komandan militer senior.

Sebelum pemungutan suara, Akhlaghi menekankan bahwa jabatan tersebut menuntut kesiapan menghadapi situasi keamanan yang genting. Kantor berita ISNA melaporkan pernyataannya mengenai tanggung jawab yang akan diemban apabila parlemen memberikan persetujuan.

"Jika saya memperoleh suara kepercayaan dari parlemen, tanggung jawab atas Kementerian Pertahanan akan berada di tangan saya pada saat yang sangat genting," ujar Akhlaghi sebelum pemungutan suara.

Ia kemudian menjelaskan pendekatan yang menurutnya diperlukan untuk mempertahankan negara di tengah perkembangan konflik.

"Dalam situasi seperti ini, mempertahankan negara membutuhkan pemahaman yang akurat mengenai kondisi yang ada, pemahaman tentang logika di balik berbagai perkembangan, identifikasi tren yang berpengaruh, serta kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan," tambah Akhlaghi.

Setelah Nasirzadeh meninggal, Presiden Pezeshkian menunjuk Brigadir Jenderal Majid Ebn Al Reza sebagai pelaksana tugas menteri pertahanan sebelum pencalonan Akhlaghi disetujui parlemen. Menurut laporan The National News, pemungutan suara juga mencatat 15 suara penolakan.

Akhlaghi memiliki pengalaman panjang di sektor pertahanan Iran. Ia telah bekerja di Kementerian Pertahanan selama 42 tahun dan memimpin Organisasi Industri Pertahanan Iran, badan milik negara yang memproduksi persenjataan, sejak 2013. Ia juga pernah memimpin Organisasi Industri Dirgantara Iran yang menangani bidang teknologi rudal dan produksi persenjataan.

Dalam pemaparannya di hadapan parlemen, Akhlaghi berjanji merestrukturisasi kementerian, mempercepat pengembangan teknologi pertahanan, serta meningkatkan kemampuan militer Iran. Meski tidak memiliki pangkat militer, rekam jejaknya mencakup puluhan tahun di lingkungan industri pertahanan negara tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan sanksi terhadap Akhlaghi pada 2007 terkait dugaan keterlibatannya dalam aktivitas nuklir atau pengembangan rudal balistik Iran. Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadapnya atas dugaan keterlibatan dalam program rudal balistik negara itu.

Sumber: Lensa Hukum. Baca selengkapnya di sumber