Prabowo Tugaskan Airlangga Pangkas Biaya Logistik Nasional

Bsinews.id, Jakarta, Pemerintah Indonesia mempercepat pembenahan sistem logistik nasional untuk menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengoordinasikan langkah tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 yang diundangkan pada 16 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Biaya logistik nasional tercatat sekitar 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022.

Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 12,5 persen pada 2029 dan mencapai 8 persen pada 2045. Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut menempatkan penguatan ekosistem logistik sebagai bagian penting dari upaya menekan pengeluaran distribusi dan memperkuat daya saing perekonomian. Koordinasi percepatan transformasi logistik dilakukan melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Perpres Nomor 41 Tahun 2026.

"Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/10/2026).

Perpres tersebut memuat tiga strategi utama, yakni memperkuat infrastruktur konektivitas beserta layanan utama dan sarana pendukung logistik, mengintegrasikan serta mendigitalisasi layanan, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja serta penyedia jasa logistik. Pemerintah juga mempercepat penerapan kebijakan di lapangan. Salah satu fokusnya adalah pengembangan platform National Logistics Ecosystem (NLE), yang selama ini telah membantu mengurangi biaya logistik hingga 17 persen dan memangkas waktu layanan hingga 73 persen.

Airlangga menjelaskan bahwa pengembangan NLE akan diarahkan pada digitalisasi menyeluruh. Sebelumnya, platform tersebut lebih berfokus pada layanan perizinan Business to Government (B2G) dan Government to Government (G2G). Selain digitalisasi, pemerintah mendorong pengembangan pelabuhan darat atau dry port, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Fasilitas ini ditujukan untuk mengurangi kepadatan truk di jalan raya sekaligus mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri.

Integrasi transportasi jalan raya, kereta api, dan angkutan laut juga menjadi prioritas. Penguatan sistem multimoda tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada angkutan jalan. Pada sektor angkutan barang, pemerintah mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk meremajakan armada truk yang sudah tua.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan penyimpanan dapat mengakses program pembiayaan tersebut. Skema KIPK diharapkan memberikan akses pembiayaan terjangkau bagi pelaku usaha angkutan truk untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Pemerintah juga memperkuat kompetensi tenaga kerja logistik melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, serta peningkatan kapasitas penyedia jasa agar mampu beradaptasi dengan teknologi digital.

Airlangga menyatakan bahwa pelaksanaan rencana aksi membutuhkan koordinasi lintas sektor untuk mencapai target penurunan biaya logistik. Pemerintah mengaitkan efisiensi dan integrasi sistem distribusi dengan peningkatan daya saing produk ekspor serta keterjangkauan barang di pasar domestik.

"Melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan rencana aksi pada Perpres ini, kami optimis biaya logistik dapat ditekan sampai 8% pada tahun 2045. Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat," ujar Airlangga.

Sumber: bsinews.id. Baca selengkapnya di sumber