jpnn.com, JAKARTA – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi menegaskan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi hasil butuh pendekatan komprehensif mengingat saat ini kejahatan korupsi terus berkembang.
“Kalau lihat tren, tindak pidana korupsi makin masif, modus operandinya makin canggih, kerugiannya makin besar, polanya semakin rumit. Nah ini tentunya tidak bisa diselesaikan secara parsial,” kata Kuntadi di Jakarta kepada media, Rabu (14/10).
Pria asal Semarang ini menjelaskan langkah awal, tetapi mendasar yang dilakukan Kejagung ialah memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lain, termasuk dengan masyarakat.
Meski ia mengakui langkah tersebut sudah dilakukan sejauh ini, perlu rumusan orkestrasi penanganan korupsi sehingga strategi pemberantasan korupsi fokus pada satu titik yang bisa dijalankan oleh setiap lembaga.
“Kami menyadari penuh bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Dia mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannya pun harus ekstra.
Dampak korupsi, jelasnya, merusak perekonomian negara, merampas hak-hak warga negara, merongrong demokrasi serta dapat menggagalkan program-program strategis nasional.
“Korupsi tidak boleh menganggu program prioritas Presiden, apalagi sampai membelokkan niat tulus Bapak Presiden untuk memajukan negeri ini,” ujarnya.
