Prabowo Didesak Tetapkan Karhutla Bencana Nasional, DPR: Faktanya Malah Sudah Internasional

Jakarta, VIVA – DPR mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional.

Desakan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan karena kebakaran dan dampak asap telah berlangsung selama sekitar tiga bulan.

Daniel menilai berbagai upaya pemerintah untuk menangani karhutla belum membuahkan hasil signifikan. Asap tebal masih mengganggu kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas sehari-hari, penerbangan, kesehatan, hingga kegiatan belajar dan perekonomian.

"Kondisi saat ini sudah diambang sangat berbahaya bagi Kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak," kata Daniel di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Daniel, dampak yang berkepanjangan membutuhkan langkah strategis agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan untuk memadamkan kebakaran dan menangani dampaknya.

Penetapan status bencana nasional dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat penanganan karhutla yang telah meluas dan berdampak terhadap masyarakat di berbagai wilayah.

"Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional," kata dia.

Daniel juga berpandangan bahwa Indonesia perlu membuka diri terhadap bantuan dari negara lain.

Sebab, kata Daniel, penerimaan bantuan internasional bukan berarti pemerintah tidak mampu menangani kebakaran, melainkan menunjukkan besarnya persoalan yang membutuhkan kolaborasi lintas negara.

"Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini," kata dia.

Oleh karena itu, Legislator dari PKB itu meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional untuk karhutla.

Selain itu, Daniel mengusulkan evakuasi sementara bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan warga yang tinggal di wilayah dengan paparan asap tinggi, ke daerah yang lebih aman.

"Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla," kata dia.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore. Salah satu agenda rapat tersebut adalah mengevaluasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra.

Sumber: VIVA.co.id. Baca selengkapnya di sumber