Pemerintah Tetapkan “Margin Fee” 7 Persen untuk Perum Bulog

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah menetapkan “margin fee” sebesar 7 persen untuk Perum Bulog, sebagai bagian dari langkah memperkuat layanan publik dan distribusi beras nasional. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta pada Senin (12/1). Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Bulog, menegaskan bahwa margin fee ini merupakan instrumen penting untuk memastikan ketahanan pangan dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa penetapan margin fee ini adalah bentuk kepercayaan dan tanggung jawab besar bagi Bulog. “Margin fee ini bukan semata keuntungan, melainkan instrumen untuk memperkuat layanan publik Bulog dan memastikan distribusi beras yang adil,” katanya. Tambahan margin ini akan diarahkan untuk revitalisasi aset, penguatan infrastruktur logistik dan pascapanen, serta peningkatan efisiensi distribusi nasional.

Skema margin fee ini mengikuti asas kesetaraan dengan BUMN strategis lainnya yang juga memperoleh margin dalam menjalankan penugasan negara. Dengan penetapan ini, Rizal menegaskan komitmen Bulog untuk menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan nasional, melindungi petani, menjaga keterjangkauan harga, dan mendukung kebijakan strategis pemerintah menuju sistem pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat.

Penetapan margin fee ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh atas beban penugasan publik yang selama ini diemban Bulog, di mana margin yang berlaku sejak 2014 hanya sebesar Rp50 per kilogram. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keputusan margin fee 7 persen telah melalui perhitungan lintas kementerian dan lembaga. “Setelah dihitung bersama Menteri Keuangan dan BPKP, memang ada usulan 10 persen, tetapi pemerintah menyepakati 7 persen. Margin ini utamanya untuk menjamin pelaksanaan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia,” ujar Zulhas.

Selama ini, margin yang sangat terbatas membuat ruang gerak Bulog tidak memadai untuk menutup biaya operasional dan distribusi yang tinggi, terutama ke wilayah-wilayah dengan tantangan geografis. “Kalau hanya Rp50 per kilogram, bahkan untuk operasional dasar pun sering tidak cukup. Karena itu, pemerintah memberi ruang agar Bulog bisa mengambil peran secara sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara