Polda Banten Ikuti Sidang Pleno Wandiklat Polri Tahun 2021

SERANG(Lintasmedia.news) : – Polda Banten mengikuti pelaksanaan sidang pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan (Wandiklat) Polri secara virtual di Ruang Kerja Wakapolda Banten pada Rabu (08/12).

Kegiatan sidang pleno Wandiklat ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang dihadiri melalui virtual oleh Wakapolda Banten Brigjen Pol Ery Nursatari, Karo SDM Polda Banten Kombes Pol Arif Fajarudin, Kabagdalpres Ro SDM Polda Banten AKBP Baktiar Joko, dan Kakorsis SPN Polda Banten Kompol Priyatri Winoto.

“Hari ini, Polda Banten menghadiri pelaksanaan sidang pleno Wandiklat Polri Tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Wakapolri melalui Zoom Meeting,” ujar Arif Fajarudin.

Dalam arahan Wakapolri, Karo SDM Polda Banten Arif Fajarudin menyampaikan bahwa pendidikan merupakan sarana yang sangat penting bagi organisasi Polri, yakni pendidikan yang menyangkut pembentukan tentang nilai-nilai kode etik Polri, nilai-nilai etika profesi Polri serta nilai-nilai budaya yang akan diberikan.

Arif Fajarudin meminta agar anggota Polri dapat berpedoman pada nilai-nilai tersebut untuk menopang kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Nantinya nilai-nilai tersebut akan menghasilkan hasil didik yang profesional, berintegritas, dan paham apa yang diinginkan oleh masyarakat,” ucap Karo SDM Polda Banten.

“Sidang pleno Wandiklat ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan sebelum pelantikan siswa calon Bintara Polri di SPN Polda Banten,” lanjutnya.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri telah menyusun komponen dasar standar dalam pembentukan pendidikan sebagai anggota Polri.

“Standar pendidikan di SPN Polda Banten sudah kita laksanakan dan tentunya apa yang menjadi komponen dasar kita laksanakan dengan kondisi saat ini,” kata Karo SDM Polda Banten.

Untuk diketahui, bahwa sidang pleno Wandiklat Polri merupakan kegiatan tahunan untuk menganalisa dan mengevaluasi program pendidikan Polri yang dihadapi pihak sekolah, pusat pendidikan (pusdik), dan SPN Polda sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang akam dilaksanakan pada tahun berikutnya. Red